Demi Terapkan Daya Saing FTZ, Bupati Karimun Pangkas Birokrasi 'Ngejelimet'

Pemkab Karimun tengah menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sistem pelayanan regulasi.

Demi Terapkan Daya Saing FTZ, Bupati Karimun Pangkas Birokrasi 'Ngejelimet'
Istimewa
ilustrasi birokrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Demi meningkatkan daya saing Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Karimun di sisi investor lokal maupun asing, Bupati Karimun, Aunur Rafiq akan pangkas tuntas birokrasi yang memerlukan waktu panjang alias 'ngejelimet' namun tanpa menabrak aturan.

Saat ini, Pemkab Karimun tengah menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sistem pelayanan regulasi.

"Perbaiki sistem pelayanan regulasi dalam waktu yang cepat, sedang kita susun SOP-nya. Kita akan pangkas birokrasi yang memerlukan waktu yang panjang, sehingga memberikan daya saing kepada Karimum untuk investor berinvestasi di daerah kita," kata Rafiq belum lama ini.

Contohnya perihal perizinan dilakukan satu pintu di Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap (Simtap) yang bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Calon investor tidak perlu lagi mendatangi satu per satu SKPD melainkan cukup sekali saja, ke Badan Pelayanan Terpadu dan mereka yang akan mengurus," kata Rafiq.

Rafiq juga menegaskan pelayanan sektor FTZ Karimun, penerbitan perizinan tetap dipegang Pemkab Karimun.

Sedangkan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun hanya bersifat memberikan rekomendasi dan fasilitas kepada investor yang masuk.(*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved