Pemerintah akan Pangkas Belasan Jenis Perizinan bagi Pengembang Rumah Sederhana

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Untuk menggenjot penyediaan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah akan memberikan fasilitas khusus dalam proses perizinan bagi pengembang perumahan.

Pemerintah akan memangkas perizinan atau persyaratan dari semua 33 jenis menjadi 21 jenis perizinan.

Hal ini merupakan hasil rapat koordinasi penyederhanaan perizinan perumahan yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian pada Selasa (12/4/2016).

Rencananya, kebijakan ini akan diatur dalam rancangan peraturan presiden yang bakal diterbitkan pada Mei mendatang.

Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengatakan, selama ini proses perizinan perumahan masih berbelit sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang mahal.

Sehingga, perlu kebijakan baru yang akan diimplementasikan untuk developer properti bagi konsumen MBR.

Dengan pemberian kemudahan ini, pemerintah berharap program pembangunan sejuta rumah bisa lebih menyasar kalangan MBR.

"Akan ada beberapa kemudahan izin, kami akan membuat ibaratnya lex specialis," kata Ferry, Selasa (12/4).

Berdasarkan hasil verifikasi, selama ini pengusaha harus melalui 33 jenis perizinan yang jangka waktunya mencapai 916 hari dan biaya Rp 3,5 miliar dalam pengurusan izin perumahan dengan luas lahan 5 hektare (ha).

Nantinya, pemerintah akan memangkas perizinan tersebut menjadi 21 jenis dengan estimasi jangka waktu 90 hari.

Menurut Ferry, pemangkasan perizinan tersebut tentunya akan berdampak postif pada pengurangan biaya, namun hal ini tergantung dengan kebijakan lintas sektoral yang terkait.

"Jadi target tiga bulan waktu perizinan sampai dimulainya tahapan pekerjaan oleh pengembang," kata dia.

Adapun beberapa perizinan yang akan dipangkas BPN antara lain, perizinan lokasi dan persyaratan sertifikat induk untuk pemisahan sertifikat tanah.

Ferry bilang, proses izin lokasi akan disederhanakan bersama izin desain proyek dan izin peruntukkan lahan.

Sedangkan persyaratan sertifikat induk tidak diperlukan lagi karena sudah dipenuhi dengan penyertaan dokumen pajak bumi dan bangunan (PBB) induk.

"Sekarang misalnya ada syarat PBB induk, sertifikat induk, serta splitsing sertifkat. Ngapain lagi, seharusnya, begitu sudah ada PBB induk langsung bisa keluar splitsingnya," tutur dia.

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, instansinya akan menyederhanakan terkait perizinan lingkungan yang telah diatur dalam UU Nomor 32/2009 tentang Lingkungan Hidup.

Untuk memperoleh izin lingkungan ini, pengembang perumahan MBR ini nantinya tidak lagi diwajibkan memenuhi dokumen analisis dampak mengenai lingkungan (Amdal).

Namun, hanya cukup dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

"Lebih sederhana, kalau dulu prosesnya sampai 100 hari lebih, maka kalau hanya UKL-YPL prosesnya harusnya hanya lima sampai tujuh hari," kata dia.

Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengatakan, isi rancangan perpres akan mengatur kewenangan dari sektor lain seperti BPN, Kem LHK, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Rancangan penyederhaan izin ini kan termasuk waktunya pasti dan biayanya pasti ikut," kata dia tanpa menyebut detail izin-izin lain yang bakal dihilangkan serta potensi penghematan biayanya.

Ia optimistis dengan kemudahan ini, pemerintah dapat memenuhi target pembangunan satu juta rumah khususnya untuk MBR pada 2017.

"Efeknya baru bisa tahun depan untuk realisasi sejuta rumah, sekarg kami siapkan dulu penyelesaian masalah lahan," kata Maurin.

Asal tahu saja, sampai kini pemerintah masih gagal memenuhi target pembangunan satu juta rumah.

Pada 2015 misalnya, jumlah rumah yang terbangun hanya mencapai 667.668 unit rumah, termasuk 99,455 unit rumah tapak dan susun untuk MBR. (kompas.com/Muhammad Yazid)