Temukan Kejanggalan, Pansus Perintahkan Aktivitas Reklamasi di Karimun di Hentikan

“Kami minta seluruh kegiatan pengerukan dan reklamasi baik yang tengah dan akan dilakukan untuk dihentikan sementara.

Temukan Kejanggalan, Pansus Perintahkan Aktivitas Reklamasi di Karimun di Hentikan
TRIBUN BATAM/RACHTA YAHYA
Anggota Pansus Ranperda Pengerukan dan Reklamasi DPRD Karimun melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan galangan kapal PT MOS dan PT KMS di Parit Lapis, Kecamatan Meral, Senin (18/4/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengerukan dan Reklamasi DPRD Karimun, menyerukan semua pihak untuk menghentikan seluruh kegiatan pengerukan dan reklamasi di Kabupaten Karimun.

Mengingat hingga saat ini, Kabupaten Karimun belum memiliki payung hukum terkait tata cara dan pelaksanaan pengerukan dan reklamasi.

Meski demikian, penghentian ini hanya bersifat sementara sampai Karimun memiliki payung hukum yang jelas.

“Kami minta seluruh kegiatan pengerukan dan reklamasi baik yang tengah dan akan dilakukan untuk dihentikan sementara. Karimun saat ini belum memiliki payung hukum yang jelas, apalagi kami saat ini tengah menyusun Ranperda Pengerukan dan Reklamasi,” kata Ketua Pansus, Ady Hermawan, Senin (18/4/2016).

Selain itu Pansus, kata Ady juga menemukan sejumlah kejanggalan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua lokasi reklamasi.

Yakni di PT Multi Ocean Shipyard (MOS) dan PT Karimun Marine Shipyard (KMS), keduanya di Parit Lapis, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Senin kemarin.

Pansus yang mayoritas dari Komisi III DPRD Karimun antara lain Ady Hermawan (Ketua), Zainuddin Ahmad, Djumadi, Taher, Rasno, Kamaruddin, Sappe Sinaga dan Sjarifuddin ini, menilai tidak ada kontribusi ke daerah dari kegiatan pengerukan dan reklamasi yang selama ini dilakukan selama ini.(*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved