Tunjangan Dikeluarkan Pemkab Natuna, Tapi Rumah Dinas Tak Ditempati Ketua DPRD, Kata Andar

Setelah melalui penyelidikan, akhirnya tim penyidik menemukan tindakan melawan hukum, katanya

Tunjangan Dikeluarkan Pemkab Natuna, Tapi Rumah Dinas Tak Ditempati Ketua DPRD, Kata Andar
istimewa/websitekejaksaantinggi kepri
Andar Perdana Widiastono 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG  - Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan Ketua DPRD dan anggota DPRD Natuna Tahun 2011 senilai Rp 2 miliar dari penyelidikan ke penyidikan.

"Setelah melalui penyelidikan, akhirnya tim penyidik menemukan tindakan melawan hukum dalam penggunaan anggaran APBD Kabupaten Natuna tahun 2011 senilai Rp 2 miliar.

Selama satu tahun itu, pemerintah Kabupaten Natuna terus mengeluarkan anggaran untuk tunjangan rumah dinas Ketua DPRD Natuna dan anggotanya.

Namun rumah dinas tersebut tidak pernah ditempati," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Andar Perdana Widiastono kepada tribun didampingi Kasidik (Pidsus) Kejati Kepri, Zainur, Kamis (28/4/2016).

Penanganan kasusnya yang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, kata Andar, tim penyidik belum menetapkan pihak terkait sebagai tersangka.

Namun setelah tim penyidik mendapatkan hasil ril kerugian negara berdasarkan audit BPKP, tegas Andar, tim penyidik langsung menetapkan pihak-pihak terkait sebagai tersangka.(*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Jumat, 29 April 2016

Penulis:
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved