Diperombakan Kabinet Kerja Jilid II, Golkar Berpotensi Dapat Jatah Menteri

"Golkar memang dia tidak memiliki pengalaman hidup menderita. Partai ini belum memiliki ketahanan untuk hidup menderita,"

Diperombakan Kabinet Kerja Jilid II, Golkar Berpotensi Dapat Jatah Menteri
TRIBUNNEWS/HERUDIN
ketua steering committee Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid berbicara pada acara pengambilan nomor urut di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (7/5/2016). Nomor urut tersebut akan digunakan oleh calon ketua umum pada saat pemilihan di acara Munaslub Partai Golkar di Bali pada 15 Mei mendatang. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Hanta Yudha mengatakan sangat mungkin Partai Golkar mendapatkan jatah menteri pada reshuffle atau perombakan kabinet kerja jilid II.

"Jadi sangat mungkin jabatan menteri akan diisi Golkar," ujar Hanta.

Hanta menjelaskan, hal tersebut bisa dibaca dari sikap Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar yang menyatakan mendukung pemerintah.

Hanta mengatakan, bisa juga reshuffle belum dilaksanakan karena menunggu suksesnya pelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang akan digelar pada pekan depan.

Namun, kata Hanta, wacana Golkar masuk ke dalam kabinet kerja tentu harus melihat dahulu siapa yang akan menjadi Ketua Umum Golkar selanjutnya.

"Tetapi harus jelas siapa dulu ketua umumnya," kata Hanta.

Golkar Tidak Bisa Menderita
Pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menilai Golkar tidak memiliki penggalaman untuk menderita.

Untuk itu, partai Golkar selalu berusaha berada dekat dengan penguasa.

"Golkar memang dia tidak memiliki pengalaman hidup menderita. Partai ini belum memiliki ketahanan untuk hidup menderita," kata Salang.

Salang menuturkan, sumber pendanaan Golkar saat ini tidak seperti saat Presiden Soeharto berkuasa.

Menurutnya tidak heran jika pada akhirnya Golkar memberlakukan iuran Rp 1 miliar kepada setiap calon ketua umum.

"Sumber pendanaan Golkar saat ini tidak seperti zaman Orde Baru. Jadi Golkar selalu punya kepentingan terhadap penguasa," katanya.

Masih kata Salang, pada era kepemimpinan Akbar Tandjung, Golkar berupaya bangkit menjadi mandiri dalam gelanggang politik nasional.

Sebab Yayasan yang mendanai Golkar sudah tidak dapat mencairkan dana untuk kegiatan-kegiatan parpol berlambang pohon beringin tersebut.

"Pada akhirnya Ketua Umum Golkar setelah Akbar banyak berasal dari kalangan pengusaha," ujarnya. (*/tribunnews)

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved