Breaking News:

BPK Tegaskan Pemprov Kepri Harus Salurkan DBH, Pajak Rokok dan Kendaraan ke Kota-Kabupaten

BPK RI dan BPK Kepri menegaskan agar Pemprov Kepri membayarkan DBH, pajak rokok dan pajak kendaraan bermotor kepada pemerintah kota dan kabupaten.

Penulis: Anne Maria | Editor:
tribunnews batam/anne maria
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan BPK Kepri menegaskan agar Pemprov Kepri membayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Rokok kepada pemerintah kabupaten-kota senilai Rp 700 miliar untuk seluruh Kepri.

Ketua BPK-RI, Harry Azhar Azis menyatakan jika tidak diselesaikan maka akan menjadi temuan BPK dan mempengaruhi opini kinerja keuangan Pemprov Kepri.

"PKB yang harusnya masuk ke daerah lain, eh malah di keep oleh provinsi, ini bukan haknya mereka. Tapi mereka sudah mengakui bahwa itu kewajiban, dan tahun depan akan diperbaiki. Kalau tidak, itu bisa mempengaruhi opini tahun depan," ujar Harry Azhar Azis di Batam Centre, Senin (30/5/2016).

Menurut Harry, karena pemprov Kepri sudah mengakui, maka dari sisi treatment akuntansi keuangan tidak masalah.

"Sejauh mereka mengakui dan diungkapkan di laporan keuangannya, semua jadi clear. Dituliskan utang pemprov ke kabupaten/kota," ujar Kepala BPK Kepri, Isman Rudi yang turut mendampingi Harry Azhar Azis.

Harry mengingatkan bahwa hal tersebut sudah menjadi catatan BPK dalam laporan pemeriksaan terhadap LPJ Gubernur, dan harus ditindaklanjuti.

"Jadi harus dipenuhi dan harus masuk APBD Perubahan. Jika tahun depan tidak dibayarkan juga, maka temuan tahun depan. Kalau sekarang tetap opininya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Harry.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved