Belum Ada Putusan Sela Penundaan SK Gubernur, Penasehat Hukum HM Asyura Protes Hakim PTUN

Kami layangkan protes ke majelis hakim karena sampai saat ini, putusan sela itu tak juga dilaksanakan pihak termohon 1 dan 2, katanya

Tribun Batam/ Elhadif
HM Asyura 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Sidang gugatan Ketua DPRD Karimun, Muhammad Asyura kembali digelar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kepri di Batam, Selasa (14/6/2016).

Kali ini agenda mendengarkan jawaban dari termohon 1 dan 2, Pemprov Kepri dan Wakil Ketua I dan II DPRD Karimun.

Namun sidang tersebut terpaksa ditunda selama dua minggu ke depan, 28 Juni 2016 karena kedua termohon belum selesaikan menyiapkan berkas jawaban atas gugatan pemohon.

Meski begitu, penasehat hukum Asyura yakni Bambang Hardijusno sempat protes ke Majelis Hakim terkait belum dilaksanakannya keputusan sela perihal penundaan pemberlakuan SK Gubernur Kepri tentang pengesahan pemberhentian Asyura sebagai Ketua DPRD Karimun.

“Kami layangkan protes ke majelis hakim karena sampai saat ini, putusan sela itu tak juga dilaksanakan pihak termohon 1 dan 2.

Akibatnya, klien kami merasa terhalang-halangi haknya sebagai Ketua DPRD Karimun.

Padahal seharusnya lima hari paling lambat, putusan sela itu sudah dieksekusi para termohon,” kata Bambang Hardijusno, Selasa (14/6/2016).(*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Rabu, 15 Juni 2016

Penulis:
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved