Breaking News:

DBH Pajak tak Jua Dibagikan Pemprov Kepri ke Pemko, Gaji Pegawai Honorer DPRD Batam pun Tersendat

Dana Bagi Hasil ‎(DBH) sektor pajak kendaraan bermotor, pajak rokok yang seharusnya dibayarkan Pemprov Kepri nyatanya tidak kunjung diberikan.

Penulis: Anne Maria | Editor:
Istimewa
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- ‎Kondisi keuangan Pemprov Kepri yang defisit ikut mempengaruhi kegiatan di Pemko Batam.

Dana Bagi Hasil ‎(DBH) sektor pajak kendaraan bermotor, pajak rokok yang seharusnya dibayarkan Pemprov Kepri nyatanya tidak kunjung diberikan.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batam, Jefridin mengatakan sampai saat ini belum ada bagi hasil yang diberikan oleh Pemprov Kepri.

"Kalau bagi hasil ‎tidak ditransfer ke kasda (kas daerah) dipastikan akan mengganggu program yang sudah direncanakan,"ujar Jefridin, Selasa (21/6/2016).

Namun demikian, untuk item-item kegiatan apa saja yang terpaksa dihentikan oleh Pemko Batam akibat itu, Jefridin belum dapat menyebutkannya.

"Kalau itemnya, itu pak Wan yang tahu sebagai Kepala Bappeda," ujar Jefridin.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho yang dihubungi Tribun Batam menyatakan dampak ‎dari darurat keuangan (Pemprov) Kepri yang sudah jelas terasa saat ini yaitu macetnya penggajian pegawai honor, khususnya di Sekretariat DPRD Kota Batam.

"Saya belum monitor sekali item per itemnya. Tapi memang kalau dilihat, dengan besarnya defisit ini semua terganggu, termasuk di Sekwan. Dimana sampai sekarang pegawai honor saja belum gajian. Sebagai contoh itu, terganggu penggajian mereka. Bagaimana yang lain-lain, kalau di lingkungan kami saja sudah terganggu," tutur Udin.

‎Para pegawai honor sendiri biasanya menerima gaji setiap tanggal 10 per bulannya. Namun, hingga saat ini, para honor di dewan mengaku belum menerima gaji bulan Mei.

‎"Kalau yang awal tahun itu sampai empat bulan, akhirnya dibayarkan dua bulan, dua bulan dulu. Itu karena belum ketuk anggaran. Nah yang bulan ini kami tidak tahu lagi kenapa. Biasanya paling lambat tanggal 10 sudah gajian," kata satu diantara pegawai honor DPRD yang enggan namanya dikorankan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved