Breaking News:

Disdik Batam Setujui Manajemen SMA dan SMK Tetap di Kabupaten dan Kota

agaimana hasil putusan di MK, terkait pengujian materi UU nomor 23 nanti kami lihat.

Penulis: Filemon Halawa
Editor:
Istimewa
Ilustrasi pelajar SMA 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Wacana pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengalihkan pengelolahan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi ternyata masih belum mulus.

Hal itu disebabkan, dari beberapa kabupaten/kota telah melayangkan protes untuk pengujian materi Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Dalam hal membahas kembali kewenangan pengalihan ke provinsi kedua tingkatan sekolah menengah atas itu.

Saat ini, Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Pendidikan masih menunggu keputusan uji materi UU tersebut.

"SMA dan SMK saat ini masih menjadi kewenangan masing-masing kabupaten/kota termasuk Kota Batam. Bagaimana hasil putusan di MK, terkait pengujian materi UU nomor 23 nanti kami lihat. Kalau MK harus di provinsi ya begitu adanya. Dan sebaliknya," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin kepada Tribun Batam, Rabu (13/7/2016) siang.

"Kalau andaikata keputusan MK memutuskan bahwa SMA dan SMK masih dikendalikan kabupaten/kota, kami katakan siap. Mengingat sebelumnya juga sudah kami anggarkan melalui APBD," papar Muslim.

Baca berita Selengkapnya di edisi cetak Tribun Batam. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved