Serikat Buruh Gugat UU Tax Amnesty ke MK, Ini Pasal-Pasal yang Dipermasalahkan

Setelah sebelumnya UU Tax Amnesty Digugat Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, kali ini gugatan datang dari kalangan buruh.

Serikat Buruh Gugat UU Tax Amnesty ke MK, Ini Pasal-Pasal yang Dipermasalahkan
Istimewa
ilustrasi Tax Amnesty 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- UU Pengampunan Pajak kembali digugat ke MK.

Setelah sebelumnya gugatan dilakukan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, kali ini gugatan datang dari kalangan buruh.

Mereka yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh menggugat lima pasal yang terdapat dalam UU tersebut.

Pertama, Pasal 1 yang berisi ketentuan umum mengenai definisi dan ketentuan mengenai pengampunan pajak.

Kedua, Pasal 4 yang mengatur tarif dan tata cara perhitungan uang tebusan. Pasal 21 yang mengatur ketentuan mengenai pelarangan bagi pihak yang membocorkan data pengampunan pajak. Pasal 22, yang mengatur ketentuan pejabat Kementerian Keuangan dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak tidak bisa dilaporkan, digugat, diselidiki, disidik, dituntut dan dipidana karena melaksanakan tugas pengampunan pajak.

Keempat, Pasal 23 yang berisi ketentuan mengenai ancaman pidana lima tahun bagi orang yang membocorkan data pajak ke pihak yang tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Dan kelima, Pasal 24 yang mengatur kertentuan pelaksanaan pengampunan pajak.

Said Iqbal, Presiden KSPI mengatakan, gugagan tersebut diajukan buruh dengan beberapa alasan. Salah satunya karena buruh merasa mendapat perlakuan diskriminasi dari negara. "Setiap bulan buruh dari gajinya dipotong untuk PPh Pasal 21, tidak ada ampun, ini pengemplang pajak diberi ampun oleh negara," katanya saat mendaftarkan uji materi ke MK, Jumat (22/7/2016).

Kedua, pelanggaran pertentangan konstitusi. Said mengatakan, lahirnya UU Pengampunan Pajak telah menabrak UUD 1945. Tabrakan ini bisa dilihat dari pembedaan perlakuan hukum bagi warga negara dalam membayar pajak.

Hal itu, menurutnya, telah melanggar prinsip kesamaan hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan. Pertentangan lain juga terjadi terhadap kepastian hukum bagi warga negara dalam mengungkap kebenaran.

"Ini berkaitan dengan ancaman hukuman lima tahun bagi yang beberkan pengemplang pajak, ini bertentangan dengan Pasal 34 di mana orang yang ungkapkan kebenaran dilindungi konstitusi," katanya.

Atas dasar itulah, buruh mendesak MK untuk segera mencabut dan membatalkan UU tersebut. (kontan, Agus Triyono)

Editor:
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved