Soal RPJMD, DPRD Karimun Ingatkan Kejadian 2015

Konsekuensi keterlambatan pembahasan Ranperda APBD, kepala daerah bisa terkena sanksi tidak menerima haknya selama tiga bul

Soal RPJMD, DPRD Karimun Ingatkan Kejadian 2015
tribunbatam/rachta yahya
Penutupan Musrenbang RPJMD Karimun 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN – DPRD Karimun minta Pemkab Karimun untuk segera menyerahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dibahas sekitar akhir Juli kemarin kepada mereka.

DPRD khawatir, penyerahan yang terlalu lama akan mengganggu agenda penting lainnya seperti pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Perubahan Karimun tahun anggaran 2016 yang maksimal dibahas akhir September mendatang.

“Pansus RPJMD belum dibentuk karna RPJMD-nya sendiri belum diserahkan ke kami oleh eksekutif (Pemkab Karimun, red). Semakin cepat, semakin bagus karna kita masih punya agenda penting lainnya yakni ranperda APBD Perubahan,” kata anggota Ketua Fraksi Hanura DPRD Karimun, Ady Hermawan, Rabu (3/8/2016).

Ady mengaku khawatir, jika tidak diminta sekarang, kejadian tahun 2015, pengesahan APBD Karimun dilakukan detik-detik terakhir akan kembali terulang. Konsekuensi keterlambatan pembahasan Ranperda APBD dikatakan Ady cukup jelas, kepala daerah bisa terkena sanksi tidak menerima haknya selama tiga bulan dan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) oleh pemerintah pusat. (*)

Selengkapnya Baca Tribun Edisi Besok

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved