Breaking News:

Ditanya Kelanjutan Kasus DBH Kepri, Kejati Bilang Pelan-pelan Sajalah

Hingga kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri belum memeriksa tiga pejabat di tiga kabupaten kota di Kepri tentang kasus dugaan korupsi DBH

Penulis: | Editor:
Ditanya Kelanjutan Kasus DBH Kepri, Kejati Bilang Pelan-pelan Sajalah
tribunnewsbatam.com/iman suryanto
Ilustrasi kantor kejati kepri

BATAM. TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Hingga kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri belum memeriksa tiga pejabat di tiga kabupaten kota di Kepri tentang kasus dugaan korupsi dana Tunda Salur Dana Bagi Hasil (DBH) non migas.

Penyelidikan terhadap kasus ini terkesan lamban. Saat Asisten Intelijen Kejati ditemui di ruang kerjanya, ia mengatakan penanganan kasus tetap berjalan hanya saja pihaknya tidak terburu-buru dalam menanganinya.

"Pelan-pelan sajalah kita tangani kasus ini," kata Martono Asisten Intelejen Kejati kepada Tribun Batam, Rabu (10/8/2016) sore.

Rencana pemanggilan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Banggar DPRD Kepri belum juga ada dilakukan.
Martono juga menerangkan bahwa sejauh ini pemeriksaan kepada para pejabat yang terkait baik di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi Kepri belum ada perkembangan lanjutan.

"Masih seperti kemarin lah. Untuk kabupaten Tanjungpinang‎, Batam, dan Karimun belum diperiksa," kata Martono yang turun mengusut kasus ini.

Martono irit menjawab pertanyaan wartawan. Seperti halnya saat ditanya indikasi kasus korupsi pada Kasus DBH ‎ini, ia hanya menjawab pihaknya masih melakukan penyelidikan.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kepri Asri Agung SH MH menuturkan bahwa unsur korupsi pada DBH ini ia belum bisa disampaikan ke publik. Namun Agung memberi gambaran pada kasus tersebut sebagai bentuk analisanya.

"Kalian tau gak alur dari DBH ini. Misal nih untuk pajak BPKB kendaraan yang dikelola oleh daerah nantinya masuk dulu hasil dari itu ke Provinsi, lalu dengan waktu beberapa hari atau waktu yang telah ditentukan dapat diterima kembali oleh Kabupaten kota," katanya ditemui di kantornya, (10/8/2016).

Sedangkan yang terjadi pada DBH ini, dana tunda salur sejak tahun 2014 hingga tahun ini belum disalurkan oleh provinsi ke Kabupaten kota hingga tahun ini. Yang terjadi pada DBH Kepri, jelas harusnya sudah dapat diterima oleh Kabupaten kota.

"Jadi kita tanya nih apa masalahnya. Apa dari kabupatenya atau provinsi. Kalau memang itu dialokasikan untuk yang lain, aturanya seperti apa. Namun perlu diketahui unsur korupsi juga ada ketika itu memengaruhi perekonomian daerah," katanya.

Biarpun pihak pengelola dana DBH ini dialokasikan dengan kegiatan yang lain namun hal itu berpengaruh dan menghambat perekonomian daerah dan masyarakat, menurutnya tetap itu perbuatan korupsi.

Diakui pada DBH ini sarat dengan perbuatan korupsi. Pihaknya pun terus melakukan penyelidikan agar titik terang kasus tersebut dapat diketahui.

Sebelumnya, DBH terindikasi korupsi setelah sejak 2014 hingga 2016 dana bagi hasil antara Provinsi dengan tujuh kabupaten kota belum bisa dipertanggungjawabkan. Jumlah dana dari berbagai sektor bajak sebanyak Rp 785 miliar.

Sedangkan tanggung jawab provinsi menyalurkan 333,4 miliar kepada tujuh kabupaten kota. Dalam kasus ini, Kejati telah memeriksa belasan pejabat provinsi dan kabupaten kota yang berkaitan dalam penerimaan DBH ini. Termasuk Isdianto Kadispenda Kepri juga telah diperiksa. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved