DPRD Anambas Tutup Mulut soal Rincian Besaran Anggaran Bahas APBD

‎Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas enggan membeberkan rincian anggaran yang dikeluarkan untuk membuat Perda

DPRD Anambas Tutup Mulut soal Rincian Besaran Anggaran Bahas APBD
makassar.tribunnews.com
Ilustrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Hal ini pula yang diamini oleh Firman Edi anggota DPRD lainnya yang menyebutkan memang terdapat anggaran yang dikeluarkan untuk anggota DPRD dalam membuat sebuah Perda, khususnya untuk biaya operasional.

‎Nur Adnan Nala anggota DPRD lainnya menyebut, anggaran yang dikucurkan dalam proses pembuatan Perda untuk anggota DPRD tergantung dari beberapa faktor.

Politisi Partai Demokrat yang berada pada komisi I ini menambahkan, anggaran yang dikucurkan meliputi administrasi termasuk perjalanan dinas yang ‎tidak jarang harus mengeluarkan uang pribadi karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

"Bisa Rp 15 juta, bisa lebih dari itu namun bisa juga di bawah itu. Seperti ke Tanjungpinang lebih kurang mencapai sembilan nan (sembilan juta rupiah). ‎Tergantung kemana dia, termasuk menginap di mana. Namun yang jelas, semua tercakup dan tidak melenceng dari SSH," bebernya.

‎Sementara M. Da'i, anggota DPRD Anambas lainnya menyebut, dalam pembuatan satu Perda minimal menghabiskan biaya Rp 300 juta.

Anggaran yang digelontorkan ini menurutnya untuk pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) dalam pembahasan Perda, rapat, termasuk melakukan konsultasi ke pusat serta finalisasi dengan biro hukum di Gubernur.

"Untuk pansus bisa lima sampai tujuh orang. Kalau anggaran masih ada, dilakukan studi banding ke daerah yang sudah mengesahkan Perda itu. Untuk studi banding ini tak pernah DPRD lakukan, karena keuangan DPRD yang tidak mencukupi untuk melakukan itu," bebernya.

‎Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun menegaskan mengenai tudingan sejumlah uang yang diberikan kepada legislatif dalam proses pembuatan Perda. "Lima Rupiah pun DPRD tidak menerima dalam pengesahan Perda ini," tegasnya.

‎Anggaran yang dikucurkan untuk membuat sebuah Perda ini cenderung ironis dengan pembatalan atau revisi Perda yang sebelumnya dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri. Setidaknya terdapat empat Perda yang masuk dalam pembatalan atau revisi berdasarkan data yang dihimpun.

Beberapa Peraturan Daerah pun tergolong krusial seperti Perda nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, Perda nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Perda nomor 11 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral, serta Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan milik daerah. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved