Perintah Pencairan Hanya Berupa Memo, Kasus Korupsi Imalko Dengar Keterangan Ajudan Wabup Natuna

Sidang dugaan korupsi dana hibah untuk LSM BP Migas dengan terdakwa Imalko menghadirkan 12 orang saksi, Jumat (2/9/2016)

Perintah Pencairan Hanya Berupa Memo, Kasus Korupsi Imalko Dengar Keterangan Ajudan Wabup Natuna
kompas.com/jitetkoestana
ilustrasi kasus korupsi 

BATAM. TRIBUNNEWS.COM,TANJUNGPINANG - Sidang dugaan korupsi dana hibah untuk LSM BP Migas dengan terdakwa Imalko menghadirkan 12 orang saksi, Jumat (2/9/2016) di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Banyak fakta terungkap, termasuk peran pengguna anggaran yang menerbitkan memo untuk pencairan miliaran rupiah APBD Natuna tanpa verifikasi dari panitia verifikasi yang seharusnya dilakukan.

Adapun ke dua belas saksi itu adalah, Darmanto mantan Kepala DPPKAD Natuna, Suryanto, Basri, Mustofa Alfakri, Hardi Nansyah Kepala Bappeda Natuna, Kadarisman, Sakirin ajudan Wabup, Siti Subaidah, Wantito, Iwan Solihin, Wahyu Bintoro Kabid Perbedaharaan dan Syamsurizon yang saat ini menjabat Sekda Natuna.

Saksi Siti Subaidah selaku bendahara menyebutkan memo dari Darmanto. "Tolong cair Rp 2,4 Miliar secara bertahap, pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 ada Rp 500 juta. Tidak dilengkapi bukti kegiatan, hanya berdasarkan memo dari Pak Darmanto," terang Siti saat menirukan ucapan perintah dari Darmanto.

Siti juga menyebutkan, ada juga dana hibah untuk Persatuan Pemuda Ranai. "Saya tidak tahu berapa jumlah yang dikeluarkan untuk PPR," ujar Siti.

Menurut Siti, LSM BP Migas termasuk penerima dana hibah terbesar selain beberapa ormas maupun LSM lainya. Mengenai kegiatan yang dilakukan LSM BP Migas menurut Siti. "Ada kegiatan seminar pak pernah itu diadakan," ucap Siti saat persidangan.

Menjawab pertanyaan jaksa Fahmi tentang, apakah pengeluaran SPP yang berisi kewajiban pihak penerima hibah menyampaikan pertanggungjawaban.

"Dipedomi pak, tapi tidak dilaksanakan. Setiap saya akan buat SPT, saya lapor ke atasan." ujarnya.

Selain itu juga Iwan Solihin menyebutkan SKPD dalam dana hibah ini Darmanto, harusnya Darmanto tidak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) karena tidak ada pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari LSM BP Migas. Begitu juga dengan penandatanganan naskah hibah yang mengaku tidak dilibatkan.

Dalam persidangan ini, baru 4 orang saksi yang didengarkan keteranganya. 8 orang saksi lagi, termasuk Darmanto dan Syamsurizon belum didengarkan keterangannya.

Saksi Sakirin selaku ajudan menerangkan, dirinya tidak pernah diperintahkan terdakwa Imalko untuk menelpon Darmanto. "Tapi saya ada melihat Darmanto ke ruang wakil Bupati. Tapi bukan saya yang telpon, ada ajudan wabup lainnya." tambahnya. (*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved