Breaking News:

Jelang Pengesahan SOTK Kepri, Eksodus Pejabat Kabupaten Bikin Ketar-ketir Pejabat Pemprov

Peluang pejabat Pemprov Kepri dari SKPD yang bakal dilebur mendapatkan posisi semakain mengecil seiring eksodus pejabat dari kabupaten

Tribun Batam/Istimewa
Ilustrasi. Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat bertemu dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Peluang para pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bakal dilebur dengan SKPD lain untuk mendapatkan posisi aman dalam menduduki sebuah jabatan tertentu tampak semakin kecil.

Di satu sisi mereka harus berhadapan dengan dampak dari kebijakan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang meleburkan sejumlah SKPD. Namun di sisi lain, mereka pun mesti berebut peluang untuk menduduki jabatan tertentu dengan para pejabat lain dari kabupaten/kota yang berbondong-bondong mengurus pindah alias eksodus ke Pemprov Kepri.

Berdasarkan data yang dihimpun Tribun, diketahui bahwa puluhan pejabat dari kabupaten/kota se-Kepri begitu gencar mengurus perpindahan mereka selama 6 bulan terakhir. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan kepindahan mereka. Misal, menambah wawasan, mencari pengalaman kerja di tempat yang baru, meningkatkan kompetensi diri sebagai aparatur sipil negara dan lain-lain.

"Jumlah pejabat yang pindah itu tidak bisa disebutkan. Tetapi memang ada pejabat yang pindah. Alasan mereka untuk pindah pun bermacam-macam. Ada yang mau kembangkan wawasan, mau cari pengalaman baru dan lain-lain," ungkap seorang pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tak mau menyebutkan namanya, Rabu (7/9/2016) sore.

Pejabat tersebut menganggap perpindahan sejumlah pejabat dari kabupaten/kota ke Pemprov Kepri itu sebagai suatu kondisi yang wajar. Dia tidak memungkiri bahwa kepindahan para pejabat ini akan mempengaruhi peluang pejabat-pejabat yang sudah mengabdi di Pemprov Kepri untuk menduduki jabatan tertentu. Namun, dia meyakini, justru kondisi itulah yang menuntut setiap pejabat secara niscaya meningkatkan kualitas diri agar bisa berkompetensi dengan pejabat lain.

"Nah, di sinilah ruang untuk berkompetensi bagi setiap pejabat dibuka. Kalau ada pejabat yang terdepak, maka dia harus berpikir bahwa dirinya belum terlalu berkompeten jika dibandingkan dengan pejabat lain. Dia mesti jujur pada dirinya untuk belajar lagi," tegas pejabat yang duduk di BKD Provinsi Kepri tersebut.

Namun demikian, adu kompetensi untuk mendapatkan jabatan tertentu di lingkup Pemprov Kepri menjadi sedikit hambar ketika ada pejabat yang bakal berkompetensi itu merupakan tim sukses (timses) yang dahalu berperan cukup penting dalam pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Pejabat lain di lingkup Pemprov Kepri menginformasikan bahwa puluhan pejabat yang mengurus perpindahannya itu adalah mereka yang dahulu menjadi timses.

"Jumlah mereka sekitar puluhan. Golongan mereka pun termasuk besar, sekitar 4B. Mereka bisa menjadi eselon II dan III di Pemprov Kepri. Gelombang perpindahan pejabat ini terjadi selama enam bulan terakhir. Mereka lebih banyak berasal dari Karimun, Anamas, Bintan dan sedikit dari Batam," ungkap pejabat tersebut.

Perpindahan para pejabat dari kabupaten/kota ke Pemprov Kepri di tengah wacana pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru sempat dikomentari oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Syukri Fahrial. Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dari daerah pemilihan (Dapil) Batam itu menilai bahwa pembentukan SOTK baru itu tidak akan menimbulkan masalah kehilangan jabatan bagi para pejabat tertentu di Pemprov Kepri.

"Karena ada sekitar 10 pejabat yang sudah memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Saya kira, pembentukan SOTK baru ini tidak menimbulkan masalah 'non job'," ungkap Syukri, sepekan silam.

Halaman
12
Penulis: Thom Limahekin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved