Apa yang Dimaksud Distribusi Tertutup untuk LPG 3 Kg dan Bagaimana Warga Membelinya?

Dengan distribusi tertutup ini nantinya setiap rumah tangga yang memiliki kartu pembelian elpiji 3 kg akan mendapatkan jatah tiga tabung setiap bulan.

Apa yang Dimaksud Distribusi Tertutup untuk LPG 3 Kg dan Bagaimana Warga Membelinya?
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Pekerja memindahkan gas LPG 3 KG ke dalam perahu untuk didistribusikan ke sejumlah pulau disekitarnya di Pelabuhan Belakang Padang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bertambahnya biaya pengiriman membuat harga gas subsidi pemerintah pusat tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menjanjikan jaminan pasokan dan harga dalam penerapan sistem distribusi elpiji tertutup.

Saat ini proyek percontohan sedang berjalan di Tarakan, Kalimantan Utara.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wiratmadja Puja menyampaikan, dengan disbtribusi tertutup ini maka konsumen akan membeli elpiji 3 kilogram (kg) dengan harga maksimal sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Sebab, sistem distribusi tertutup ini menggunakan sitem pembayaran non-tunai mulai dari Pertamina, agen, sampai ke pangkalan elpiji.

"Kalau HET-nya Rp 15.000, ya konsumen beli Rp 15.000. Tidak harus Rp 18.000 atau Rp 20.000 per tabung. Ini jaminannya nanti," kata Wiratmadja dalam diskusi dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Dia menyampaikan, dengan distribusi tertutup ini nantinya setiap rumah tangga yang memiliki kartu pembelian elpiji 3 kg akan mendapatkan jatah tiga tabung setiap bulan.

Sementara itu, usaha mikro akan mendapatkan jatah sembilan tabung setiap bulan. "Jadi lebih terjamin. Harusnya ibu-ibu enggak demo," imbuh Wiratmadja.

Saat ini pemerintah tengah melakukan proyek percontohan untuk distribusi tertutup di Tarakan.

Sebetulnya ada tiga kota yang rencananya dijadikan percontohan, yakni Batam, Bali, dan Tarakan.

Namun, menurut Wiratmadja, dari ketiganya hanya Tarakan yang kooperatif menjalankan proyek percontohan ini.

Sayangnya, Wiratmadja tidak menjelaskan apa alasan keberatan dari Batam dan Bali.

"Tidak etis kalau saya sampaikan," ujar Wiratmadja. (kompas.com)

Editor:
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved