Warga Pulau Kasu Tolak Pengerukan Alur Laut Pertamina Batam:'Kembalikan Terumbu Karang Kami'

Warga Pulau Kasu menyampaikan penolakan terkait dikeluarkannya surat rekomendasi pekerjaan oleh Pemerintah Kota Batam kepada PT Pertamina (Persero).

Warga Pulau Kasu Tolak Pengerukan Alur Laut Pertamina Batam:'Kembalikan Terumbu Karang Kami'
tribunnews batam/dewi haryati
Puluhan masyarakat Pulau Kasu, Belakangpadang, melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kota Batam di Batam Center, Jumat (9/9/2016) mulai pagi hingga jelang sholat Jumat. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Puluhan masyarakat Pulau Kasu, Belakangpadang, melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kota Batam di Batam Center, Jumat (9/9/2016) mulai pagi hingga jelang sholat Jumat.

Mereka datang untuk menyampaikan penolakan terkait dikeluarkannya surat rekomendasi pekerjaan oleh Pemerintah Kota Batam kepada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Pulau Sambu.

Dimana Pertamina diizinkan melakukan perubahan titik koordinat pengerukan dan dumping area untuk melanjutkan pekerjaannya.

Warga menilai dari Pertamina belum pernah melakukan sosialisasi hingga saat ini.

"Kembalikan terumbu karang kami. Karena pengerukan alur laut itu, terumbu karang rusak, ikan-ikan juga menghilang," kata warga Pulau Kasu, Lakamen yang akrab disapa Bonyo kepada wartawan.

Padahal, mayoritas masyarakat di sana berprofesi sebagai nelayan. Sudah dua bulan belakangan ini, hasil laut yang mereka dapatkan berkurang.

"Bukan rusak lagi. Hancur uang kantong kami," ujarnya.

Bonyo dan masyarakat Pulau Kasu yang tergabung di Forum Masyarakat Peduli Nelayan Pulau Kasu, meminta ada kompensasi dari pihak perusahaan. Terkait kerugian yang sudah mereka alami.

"Kami minta supaya duduk bersama. Cari solusi. Kami juga minta ada kompensasi. Sudah dua bulan ini penghasilan kami jauh berkurang," kata Bonyo.

Dari hasil pertemuan dengan Komisi III DPRD Kota Batam itu, Koordinator Aksi, Marselinus Taufan Wesa mengatakan, Komisi III DPRD Kota Batam sepakat akan membahasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Sudah disepakati Komisi III DPRD Kota Batam. Kami diminta tunggu informasi lagi. Tanggal 16 September ini acc RDP-nya," kata Marselinus.

Dia berharap Komisi III DPRD Kota Batam bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga dan menerima keluhan warga Pulau Kasu.

"Kalau memang proyeknya dihentikan, dihentikan. Tapi kami minta kompensasi dua bulan yang sudah berjalan ini," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean mengatakan, pihaknya sepakat untuk membahas persoalan masyarakat Pulau Kasu dengan pihak terkait. Termasuk dengan camat, lurah, dan polsek.

"Kami akan pertemukan masyarakat dengan Pertamina. Pertanyakan kebenaran bukti-bukti yang diajukan masyarakat. Nanti kami juga panggil Bapedal, dan KP2K," kata Werton. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved