Soal Kasus Pelarangan Serikat Kerja, Polres Karimun Cecar Fajar soal Ini

Polres Karimun mencecar Fajar, Ketua SPAI-FSPMI PT TMPU Karimun sebanyak 25 pertanyaan. Di antaranya Fajar ditanya soal ini

Soal Kasus Pelarangan Serikat Kerja, Polres Karimun Cecar Fajar soal Ini
tribunnews batam / istimewa
Ilustrasi tambang granit di Karimun

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN – Kasus dugaan tindak pidana menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja atau dikenal dengan unio busting di PT Tri Megah Perkasa Utama (TMPU), perusahaan tambang granit di Bukit Potot, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, berjalan lamban di Satreskrim Polres Karimun.

Sejak dilaporkan Juni 2016, pengusutan sempat terhenti. Barulah, beberapa hari lalu, pengusutan digelar kembali dengan memanggil untuk diperdengarkan kesaksiannya, Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar.

Penyidik Satreskrim Polres Karimun mencecar Fajar sebanyak 25 pertanyaan. Di antaranya Fajar ditanya perihal kronologis dugaan Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPAI-FSPMI PT TMPU Karimun dihalang-halangi untuk melaksanakan kegiatan serikat pekerja seperti unjukrasa.

Bahkan perusahaan terkesan mengancam tidak mengizinkan setiap anggota PUK SPAI-FSPMI PT TMPU masuk untuk bekerja selama tidak menandatangani persyaratan yang dibuat perusahaan kemudian dinilai sepihak oleh anggota PUK SPAI-FSPMI PT TMPU.

Fajar juga mengaku dicecar perihal sejak kapan ia mengetahui adanya dugaan terjadinya tindak pidana union busting di perusahaan asing asal Singapura itu.

“Saya lupa pastinya, kalau tidak silap ada sekitar 25 pertanyaan. Saya jawab sejak dikeluarkannya pengumuman oleh perusahaan berupa larangan masuk untuk bekerja kepada anggota PUK selama tidak menandatangani persyaratan yang dinilai sepihak. Bahkan Ketua PUK, saudara Amkar Waysal sampai dipecat karna keengganannya menandatangani persyaratan tersebut, ” kata Fajar, Kamis (15/9/2016).

Meski terkesan berjalan lamban, Fajar tetap berharap penyidik Satreskrim Polres Karimun dapat bekerja profesional dalam menangani kasus tersebut dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Ia sempat mengaku khawatir ketika mendengar seorang penyidik mengatakan apabila saksi ahli mengatakan kasus tersebut tidak memenuhi unsur, kasusnya terpaksa dihentikkan.

“Mudah-mudahan saja kekhawatiran saya ini tidak menjadi kenyataan, karna saya dan tentunya kawan-kawan PUK, sangat menaruh harapan penyidik bisa profesional dan jauh dari intervensi,” harap mantan caleg DPRD Karimun periode 2014-2019.

Ketua PUK SPAI-FSPMI PT TMPU Karimun, Amkar Waysal melaporkan Manager Operasional PT TMPU Karimun, Rw ke Polres Karimun sekitar 6 Juni 2016. Amkar tidak terima mendadak dipecat dengan alasan indisipliner. Padahal menurutnya, ia tidak masuk kerja karena perusahaan yang melarang.

“Saya datang tapi sesampainya di gerbang perusahaan, sekuriti melarang saya masuk, katanya atas perintah Rw, maneger operasional, namun saya tetap isi absen, ada sekitar dua minggu saya digitukan. Tak berapa lama kemudian, saya tiba-tiba di-PHK dengan alasan indisipliner. Siapa yang bisa terima coba?!” kata Amkar dengan nada geram, beberapa waktu lalu. (*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved