Warga Tanjung Uma Demo ke BP Batam, Ini Tuntutan Aksi Mereka

Ratusan warga Tanjung Uma menggelar aksi unjuk rasa di kantor BP Batam di Batam Center, Senin (19/9/2016). Ini tuntutannya

Warga Tanjung Uma Demo ke BP Batam, Ini Tuntutan Aksi Mereka
tribunbatam/dewi haryati
Warga Tanjung Uma menggelar unjuk rasa di BP Batam, Senin (19/6/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Ratusan warga Tanjung Uma menggelar aksi unjuk rasa di kantor BP Batam di Batam Center, Senin (19/9/2016).

Mereka menuntut agar lahan seluas 108 hektare di Tanjung Uma distatus quo-kan menyusul adanya klaim dari sejumlah perusahaan terhadap lahan itu dan akan dilakukan pengukuran lahan di sana.

"Kami minta ke BP Batam agar Tanjung Uma dibuat status quo. Selama ini sudah ada pergantian lima pengalokasian lahan (PL) PT. Dari PT Mas ke PT Cahaya Dinamika, sekarang ke Wira Nata Tamtama.

PL ini tetap di lokasi yang sama. Sedangkan lahan masih ditempati masyarakat, kenapa pula muncul PL-PL baru," kata Zulkifli, mewakili masyarakat Tanjung Uma yang berunjuk rasa.

Dari informasi yang mereka dapat, perusahaan-perusahaan tersebut mengaku sudah melakukan konstruksi pembangunan di lahan, yang sebagian besar ditempati masyarakat. Pun masyarakat sudah diberikan ganti rugi.

Padahal dari warga sendiri, hingga hari ini mengaku belum pernah diajak berdiskusi. Termasuk juga dilakukan penawaran-penawaran. Di lokasi lahan juga belum ada didirikan konstruksi bangunan.

"Kami minta BP Batam turun ke lapangan, lihat lokasi untuk menjawab usulan warga. Karena selama inikan laporannya sudah ada bangunan. Tak ada warga," ujarnya.

"Intinya kami minta PT yang mau adakan pengukuran lahan, ditunda dulu pengukuran lahannya. Sebelum terjadi masalah yang lebih besar di lapangan," ujarnya.

Selain menuntut status quo di lahan Tanjung Uma, masyarakat juga masih memperjuangkan agar lahan yang ditempati saat ini bisa kembali ke masyarakat sebagai penataan. Di lokasi itu sudah ditempati ribuan kepala keluarga.

"Pertama kali kami demo tahun 2013. Masyarakat pernah hearing, minta penataan. Kami siap kok bayar UWTO. Kenapa mereka boleh bayar UWTO, masyarakat tak boleh bayar UWTO?" kata Zulkifli menuntut keadilan.

Sementara itu, menanggapi unjuk rasa warga Tanjung Uma, Kasubdit Humas BP Batam Ferdiana Sumiartoni mengatakan, BP Batam akan mengkaji kembali lokasi lahan yang dipertanyakan masyarakat. BP Batam di bagian lahan akan turun mengecek lokasi lahan.

"Mereka minta kejelasan terkait pengalokasian lahan di tempat mereka. Kami belum bisa kasih kepastian apakah lahan yang mereka pertanyakan kampung tua," kata Ferdiana.

Soal penundaan untuk pengukuran lahan, BP Batam juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan. Ferdiana mengatakan, intinya pihak perusahaan mau bekerjasama.

"Kami sudah lakukan koordinasi dengan pihak perusahaan. Mereka mau kerjasama. Ya, akan ditunda pengukurannya sementara," kata dia. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved