Keberatan Soal DP 125 Persen, INSA Ancam Somasi BP Batam, Ini Jawaban BP Batam

Asosiasi pelayaran (INSA) Batam keberatan dengan aturan DP 125 persen sistem Host to Host, mereka siapkan somasi. Ini jawaban BP Batam

Keberatan Soal DP 125 Persen, INSA Ancam Somasi BP Batam, Ini Jawaban BP Batam
tribunbatam/hadi maulana
Ketua INSA Batam, Zukifli Ali memberikan keterangan di Novotel terkait keberatan aturan DP 125 persen 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Pengusaha pelayaran di Batam bersikeras menolak pemberlakuan Sistem Host To Host Jasa Kepelabuhan. Mereka mengancam dalam waktu tiga hari terhitung sejak, Senin (19/9/2016) jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, mereka akan mensomasi Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Host to Host programnya sudah baik, hanya saja pemberlakuan DP 125 persen itu, yang sangat sangat memberatkan kami para Agen. Dan selama ini kami pastikan sama sekali tidak ada kapal yang kabur tanpa membayar," kata Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesia National Shipowners Association (INSA) Batam, Zulkifli Ali di Novotel Batam, Selasa (20/9/2016).

Zulkifli mempertanyakan dasar pemberlakuan sistem ini. Host to Host memiliki payung hukum yakni Perka BP Batam Nomor 10 Tahun 2016 yang ditandatangani pada 30 Agustus dan diberlakukan pada 1 September kemarin.

Dalam pasal 4 dan pasal 7 Perka BP Batam Nomor 10 Tahun 2016 ini mengatur dan menentukan kewajiban pengguna jasa kepelabuhan untuk menyetorkan deposit sebesar 125 persen dari nilai estimasi biaya dalam setiap mengajukan permohonan kegiatan perkapal yang diblokir oleh bank atas instruksi BP Batam.

"Itu terjadi sebelum kedatangan kapal di pelabuhan, dan dasar hukumnya tak jelas menghambat investasi," katanya.

Kuasa hukum Insa Batam, Masrur juga menjelaskan bahwa seluruh pengusaha pelayaran menuntut deposit sebesar 125 persen dihapuskan.

"Kami juga meminta agar pembuatan Pernyataan Umum Kapal (PUK) ada di setiap pelabuhan, bukan hanya di Batuampar saja," katanya lagi.

Menanggapi itu, Direktur Publikasi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono mengatakan BP Batam tidak akan ambil pusing terkait somasi yang akan dilancarkan para pengusaha pelayaran tersebut.

"Sesuai dengan arahan Pak Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, maka Host to Host tetap akan berlaku, suka atau tidak suka," katanya mengakhiri. (*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved