Interkoneksi Listrik Sudah Rampung, Ganti Rugi Lahan Belum Beres. Ini Sebabnya

Redaksional permohonan konsinyasi ganti rugi lahan yang diajukan PT PLN (Persero) Unit Pembangkit (UP) II Medan masih banyak yang salah

Interkoneksi Listrik Sudah Rampung, Ganti Rugi Lahan Belum Beres. Ini Sebabnya
Gardu induk listrik interkoneksi Batam-Bintan yang sudah rampung. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM.TANJUNGPINANG - Proyek interkoneksi listrik Batam-Bintan hampir rampung. Namun ternyata, permasalahan pembebasan lahan tower dan gardu induk, hingga kini belum selesai.

Warga yang lahannya dipakai untuk proyek ini belum bisa menerima ganti rugi karena proses ganti rugi baru sebatas pengajuan permohonan dari Kejati Kepri di pengadilan.

Bahkan, redaksional permohonan konsinyasi ganti rugi lahan yang diajukan PT PLN (Persero) Unit Pembangkit (UP) II Medan ternyata masih banyak yang salah.

Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang mengembalikan berkas permohonan tersebut dan meminta Jaksa Datun Kejati Kepri untuk diperbaiki.

Ketua PN Tanjungpinang Wahyu Prasetyo Wibowo mengatakan, permohonan tersebut diajukan Kejati secara global. Semestinya, permohonan yang diajukan dipecah di setiap titik, tidak bisa digabung.

"Dalam Peraturan Mahkamah Agun (Perma) Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Konsinyasi, ganti rugi lahan yang konsinyasinya dimohonkan harus ditawarkan kepada pihak pemilik subjek lahan terlebih dahulu. Permohonan konsinyasi yang dimohonkan, juga harus satu lokasi satu penetapan. Sementara Permohonan Jaksa ke PN dibuat secara global," ujar Ketua PN.Tanjungpinang Wahyu Satroya Wibowo pada wartawan di Tanjungpinang, Sabtu (24/9).

Selain itu, konsinyasin harus didaftarkan per objek pemilik lahan. Selanjutnya pihak PN akan menunjukan panitera Juru Sita dan dua saksi berdasarkan objek permohonan yang diminta.

Pemilik lahan kemudian akan dipanggil, sesuai dengan alamat yang bersangkutan. Bagi alamat termohon yang tidak jelas, akan dilakukan penetapan, sesuai dengan besaran ganti rugi yang ditetapkan.

Jika permohon objek lahan menolak, juru sita juga akan membuatkan berita acara, dan Ketua PN Tanjungpinang, akan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan konsinyasi yang tidak disepakati tersebut.

"Dalam sidang, dilakukan pemeriksaan bukti surat dan dasar permohonan. Baru kemudian dilakukan penetapan, sehingga penetapan itu, termasuk harga ganti rugi konsinyasi sah dan mengikat," terangnya.

Jika dalam sidang pemeriksaan ada perselisihan hukum dengan pihak lain, maka pihak ketiga itu juga memiliki hak untuk mengajukan hukum ke pengadilan. Pelaksanaan konsinyasinya kemudian ditunda hingga ada ketetapan hukum.

Penulis:
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved