Tujuh Tersangka Pembakaran Gedung DPRD Gowa Ternyata Masih Anak-anak. Ada yang Masih 14 Tahun

Penyidik Polres Gowa dan Polda Sulawesi Selatan masih mengembanglan perkara tersebut melalui pemeriksaan saksi dan para tersangka

TRIBUN TIMUR/WA ODE NURMIN
Gedung DPRD Gowa terbakar saat pengunjuk rasa dari keluarga kerajaan Gowa mengamuk di lokasi tersebut Senin (26/9/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sebanyak tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran Kantor DPRD Gowa, Sulawesi Selatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan, para pelaku tersebut masih berusia remaja.

"Mereka tergolong anak-anak, ada usia 14, 15, dan 16 tahun. Suatu kondisi yang disayangkan," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Boy mengatakan, dari tujuh tersangka, dua orang di antaranya dijerat karena melakukan pembakaran kantor.

Kemudian, empat orang menjadi tersangka dalam tindakan perusakan.

Sementara itu, satu lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencurian.

Polisi menduga, anak-anak di bawah umur itu terlibat karena ada pengaruh orang dewasa sebagai provokator.

"Bisa jadi dieksploitasi orang dewasa untuk melakukan pembakaran dan perusakan itu," kata Boy.

Kemungkinan jumlah tersangka masih akan bertambah.

Saat ini, penyidik Polres Gowa dan Polda Sulawesi Selatan masih mengembanglan perkara tersebut melalui pemeriksaan saksi dan para tersangka.

"Penyidik masih melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya," kata Boy.

Pasukan Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan, yang menggelar unjuk rasa mengamuk dan membakar kantor DPRD setempat. Pasukan kerajaan juga merusak sejumlah minibus.

Awalnya, unjuk rasa yang digelar pada pukul 13.00 Wita oleh kerukunan Keluarga Kerajaan yang dikawal oleh ratusan pasukan Kerajaan Gowa ini berjalan lancar.

Namun, pasukan kerajaan langsung mengamuk dan menyerang masuk ke dalam kantor DPRD setelah sebuah lemparan batu yang bersumber dari dalam kantor DPRD ini.

Peristiwa ini merupakan buntut dari kisruh Kerajaan Gowa setelah pihak pemerintah daerah (pemda) setempat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Lembaga Adat Daerah (LAD) yang mengatur bahwa bupati menggantikan kedudukan raja Gowa meski bupati tak memiliki garis keturunan raja Gowa.(*)

Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved