Paket Hukum Presiden Jokowi

Disuruh Bersihkan WC Umum, Ini Dia Hukuman Tambahan Permalukan Koruptor

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung upaya memberikan efek jera melalui hukuman sosial terhadap para koruptor.

Disuruh Bersihkan WC Umum, Ini Dia Hukuman Tambahan Permalukan Koruptor
Kompas
Bus Pariwisata bergambar koruptor di Meksiko. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Wacana tentang hukuman tambahan bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi mencuat ketika pemerintah akan meluncurkan

Paket Reformasi Hukum. Paket Reformasi Hukum yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo disambut antusias khalayak.

Salah satunya soal pemberatan pidana kepada koruptor untuk memberikan efek jera berupa sanksi sosial.

Dari menyapu jalan raya, membersihkan WC umum hingga KTP bercap 'Mantan Koruptor'.

Sanksi sosial ini dinilai mendesak karena pidana pokok dan pidana tambahan kepada koruptor dinilai belum maksimal. Saat ini, koruptor dikenakan pidana:

1. Pidana penjara.
2. Pidana denda.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana uang pengganti.
5. Pidana pencabutan hak politik.
6. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
7. Pidana pengumuman putusan hakim.

"Hukuman sanksi sosial itu bisa diatur di Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden (Keppres). Atau paling bagus di UU, masukan saja dalam RUU KUHP," papar Hibnu.

Jaksa Agung HM Prasetyo juga ikut bersuara keras. Ia juga mengusulkan cap 'Mantan Koruptor' di KTP terpidana kasus tindak pidana korupsi itu.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung upaya memberikan efek jera melalui hukuman sosial terhadap para koruptor. Termasuk memberikan cap "mantan koruptor di KTP terpidana korupsi.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar, masalah utama pemberantasan korupsi saat ini adalah tidak hadirnya efek jera.

Halaman
123
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved