Paket Hukum Presiden Jokowi

Disuruh Bersihkan WC Umum, Ini Dia Hukuman Tambahan Permalukan Koruptor

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung upaya memberikan efek jera melalui hukuman sosial terhadap para koruptor.

Disuruh Bersihkan WC Umum, Ini Dia Hukuman Tambahan Permalukan Koruptor
Kompas
Bus Pariwisata bergambar koruptor di Meksiko. 

"Maka mekanisme hukum Sosial bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk memperberat hukuman bagi koruptor," ujarnya.

Ia kemudian menyontohkan, bagi terpidana koruptor selama masa penahanan dipekerjakan sebagai penyapu jalan mulai Pagi sampai sore lengkap dengan atribut tahanan KPK . Atau bentuk-bentuk hukuman sosial lain yang membuat mereka memperoleh efek malu secara Sosial.

Namun dia ingatkan, paket-paket kebijakan hukum tersebut tidak boleh berhenti menjadi paket kebijakan dokumen kosong lagi miskin penegakan hukum.

"Karena selama ini formalitas paket-paket kebijakan tersebut seringkali mengalami kelemahan pada ranah operasionalistik apalagi bila terkait penegakan hukum," tandasnya.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat bahwa hukuman bagi para koruptor belum maksimal. Namun setujukah Jokowi dengan usulan penambahan sanksi sosial?

"Usulan sanksi sosial bagi koruptor adalah salah satu usulan yang mengemuka dalam rangka melakukan reformasi hukum. Usulan-usulan tersebut akan digodok lagi di Kementerian dan Menko Polhukam sebagai leadernya dibantu Menkum HAM," kata Johan.

Johan menegaskan Presiden belum mengambil keputusan tentang usulan pemberian sanksi sosial bagi koruptor itu.

Menurutnya, Presiden menyerahkan kepada tim perumus paket kebijakan hukum apakah usulan itu bisa diakomodasi atau tidak.

Paket kebijakan hukum akan dikeluarkan pemerintah dalam beberapa tahap. Paket kebijakan pertama disebut akan dikeluarkan di akhir bulan Oktober. Publik tinggal menunggu, apakah sanksi sosial bagi koruptor akan masuk ke paket kebijakan hukum atau tidak.

Saat ini masukan sanksi sosial beraneka ragam. Mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan mengusulkan koruptor untuk menyapu jalan raya dengan memakai baju khusus. Adapun Jaksa Agung HM Prasetyo mengusulkan koruptor dihukum membersihkan WC umum dan diberi KTP bercap 'Mantan Koruptor'.

Halaman
123
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved