Asman Abnur Undang Kepala BP Batam ke Jakarta, Ini Keperluannya

Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro beserta jajaran Eselon 1 BP Batam menghadiri undangan Menteri Asman Abnur rapat soal ini di Jakarta

Asman Abnur Undang Kepala BP Batam ke Jakarta, Ini Keperluannya
Humas BP Batam
Suasana rapat Kepala BP Batam dan jajaran dengan Kementerian Birokrasi dan PAN di Jakarta, Selasa (4/10/2016) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro beserta jajaran Eselon 1 BP Batam menghadiri undangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur di ruang rapat Kementerian PANRB, Senin (3/10/2016) di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Asman mendorong penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hubungan kerja, tata kelola serta bisnis proses BP Batam dan pemerintah kota. Menurutnya, kehadiran BP Batam merupakan mesin penggerak untuk mendorong kemajuan perekonomian Batam.

Asman berharap kedepan Batam tidak lagi mengelola lembaga atau pemerintahan secara konvensional. Melainkan harus mengacu pada pola-pola yang profesional, modern yang berbasis elektronik dalam mendukung pelayanan publik.

"Kedepan tidak ada lagi pintu satu dan pintu dua. Namun hanya satu pintu. Pintu pelayanan publik untuk Batam yang di dalamnya sudah BP Batam dan Pemerintah kota,” kata Asman dalam rilis Humas BP Batam yang diterima Tribun, Selasa (4/10/2016).

Melalui Deputi Kelembagaan dan Tata Laksananya, Rini Widyantini menyampaikan konsep rancangan strategis untuk mendukung penguatan fungsi kelembagaan pengelolaan BP Batam. Dikatakan, perlu peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewenangan daerah dalam kawasan khusus Batam dan hubungan kerja antara BP Batam dan Pemerintah kota.

Pada kesempatan itu, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro mengapresiasi undangan yang disampaikan kepada instansinya. Dalam hal ini untuk membahas perbaikan-perbaikan berkaitan dengan tugas BP Batam.

Hatanto mengatakan konsep program yang dijalankan dimasa kepemimpinannya sudah sejalan dengan apa yang diinginkan Asman. Yakni berbasis elektronik atau digital seperti pelayanan izin investasi 3 jam (i23j), infomasi elektronik data lahan dan pengelolaan sistem jasa kepelabuhan.

Menurut Hatanto, ada tiga alasan utama yang menyebabkan BP Batam merasa perlu untuk memperbaiki dan mereformasi tugas dan wewenang BP Batam. Pertama, banyaknya investasi di Batam namun target Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) belum optimal. Kedua, potensi Batam sebagai kawasan khusus strategis. Ketiga, adanya sengketa wilayah di Laut China Selatan. Di sini Batam sebagai daerah pertahanan perbatasan.

Pada hari yang sama, Kepala BP Batam dan jajaran juga melakukan rapat koordinasi mengenai pembahasan pendalaman rencana bisnis anggaran 2017 BP Batam disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedatangan Hatanto disambut baik Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah beserta jajaran di ruang rapat lantai 3 Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved