BP Batam Bangga Masih Dijadikan Tempat Kompetensi Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan

BP Batam mendapat kunjungan 30 peserta Diklat Kepemimpinan tingkat II Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BP Batam Bangga Masih Dijadikan Tempat Kompetensi Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan
tribunnews batam/istimewa
BP Batam mendapat kunjungan 30 peserta Diklat Kepemimpinan tingkat II Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rabu (5/10/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- BP Batam mendapat kunjungan 30 peserta Diklat Kepemimpinan tingkat II Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rabu (5/10/2016).

Kedatangan mereka itu, bertujuan mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai jenjang jabatan struktural.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Pusdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jodi Windarsyah.

"Tujuan kedatangan kami untuk bencmarking. BP Batam memiliki banyak inovasi dalam meningkatan kinerja terutama dalam hal inovasi pelayanan publik. Untuk memperoleh informasi itu membagi tugas kerja per kelompok," katanya dalam rilis Humas BP Batam yang diterima Tribun Batam, Kamis (6/10/2016).

Sementara itu, Karo SDM BP Batam, Asep Lili Holilulloh menyambut baik kunjungan peserta diklat MA ke BP Batam sebagai pembelajaran bagi instansi atau daerah lainnya.

“Kami mengucapkan rasa syukur, BP Batam masih dipilih sebagai benchmarking oleh setiap instansi termasuk Mahkamah Agung,” kata Asep.

Asep mengatakan, BP Batam merupakan lembaga pemerintah non struktural yang memiliki visi dan misi sebagaimana mindset pengusaha.

Tujuannya untuk menciptakan daya tarik Batam sebagai daerah investasi unggulan.

“Secara kelembagaan BP Batam adalah pemerintah namun secara keuangan BP Batam termasuk BLU . Mengoptimalkan pelayanan optimal pada lahan, rumah sakit, pelabuhan, dan bandara,” jelasnya.

Jenny Huturuk salah satu peserta diklat merespon positif pelayanan publik BP Batam. Satu diantaranya soal Izin Investasi 3 Jam (I23J), sebagaimana diputar dalam video presentasi. Menurutnya layanan itu perlu dicontoh.

Sementara itu Kasubdit Promosi BP Batam, Wildan Arief mengatakan, inovasi pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009.

Terkait penerapan sistem I23J di BP Batam, merupakan produk BKPM. Wildan menjelaskan I23J dikhususkan bagi investasi asing (PMA) dengan syarat minimal 50 miliar atau menyerap 300 orang pekerja dengan delapan produk selama 3 jam.

Adapun izin yang mendapat fasilitas ini yakni izin investasi, akta perusahaan, NPWP, TDP, RPTKA, IMTA, API-P, dan NIK.

“Setelah menggunakan program I23J dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni KILK, investasi langsung konstruksi pada kawasan indsutri di Batam yang sebelumnya telah dilakukan MoU disetiap instansi terkait,” katanya.

Selain program pengurusan investasi, BP Batam juga telah menerapkan sistem secara elektronik. Diantaranya sistem informasi keluar masuk barang (SIKMB), dan Sistem Pengelolaan Jasa Kepelabuhanan. (*/wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved