Pemerintah Singapura Dikecam, Izinkan Dua Perusahaan Judi Online Baru

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - The National Council of Churches Singapore (NCCS) meminta pemeritah Singapura meninjau ulang keputusan untuk mengizinkan dua operator judi lotere.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis The Straits Time, dewan gereja ini mengimbau agar pemerintah meninjau kembali izin kepada dua perusahaan, Singapore Pools dan Singapore Turf Club untuk mulai menjalankan platform taruhan online.

Dewan yang mewakili lebih dari 250 gereja ini mengaku prihatin tentang langkah tersebut setelah Undang-Undang Perjudian diubah.

Dikatakan, pemerintah dinilai membingungkan dan memberikan sinyal yang bertentangan terhadap perubahan UU Perjudian yang melarang semua kegiatan taruhan online dan telepon.

Perubahan UU ini disahkan oleh parlemen dua tahun yang lalu.

Pekan lalu, Kementerian Dalam Negeri (MHA) mengatakan, pihaknya telah memberikan izin dua operator tersebut untuk meluncurkan layanan online bagi operator siejie yang berbasis di Singapura itu.

Kedua perusahaan itu mendapat pengecualian dari Undang-Undang.

Singapore Pools akan meluncurkan layanan taruhan online pada 25 Oktober dan Turf Club akan membuka web baru menggunakan platform mobile pada Nov 15.

Para penjudi bisa memasang taruhan untuk 4D, Toto, sepakbola, F1 dan balap kuda.

MHA mengatakan, dua operator tersebut harus ketat dalam penerimaan member. Misalnya, hanya mereka berusia di atas 21 untuk membuka rekening, serta syarat-syarat lainnya.

Namun NCCS tidak bisa menerima alasan ini, menambahkan bahwa "judi bukanlah pilihan terbaik untuk Singapura".

Dewan khawatir dampak pribadi judi ini, seperti masalah keluarga dan sosial.

NCSS mengutip penelitian bahwa perjudian mempengaruhi keluarga, produktivitas kerja dan juga menyebabkan depresi, kecemasan dan kecenderungan bunuh diri.

Judi internet bahkan lebih berbahaya karena akan memancing pelaku judi di bawah umur.

"Menghapus godaan perjudian dari ruang keluarga dan ruang kerja pada akhirnya akan memperkuat struktur masyarakat kita untuk generasi yang akan datang."

Keputusan MHA ini memang bertolak belakang dengan sejumlah negara yang kini berupaya memerangi judi.

Malaysia, misalnya, sudah memblokir 12.000 saluran telepon dalam empat bulan pertama tahun ini karena menawarkan layanan judi online.

Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Datuk Seri Dr Salleh mengatakan, tindakan itu dilakukan setelah polisi setempat melakukan razia terhadap sejumlah sarang perjudian ilegal.

Antara Januari hingga April tahun ini, MCMC menyelidiki 438 pengaduan masyarakat karena adanya iklan perjudian di media sosial seperti WhatsApp.

"Sejak tahun 2012 dan April tahun ini, MCMC telah memblokir akses ke 664 situs perjudian," katanya.

Bahkan, MCMC juga akan mengajukan perubahan UU Perjudian untuk memperketat judi online ini.

Pemerintah China juga aktif dalam mengungkap perjudian online. Polisi China menangkap 98 orang yang terhubung ke jaringan judi online senilait 78 miliar dolar AS.

Polisi di provinsi-provinsi selatan Hunan dan Guangdong telah menutup 12 sarang perjudian internasional, kata kantor berita Xinhua.

China adalah pasar internet terbesar di dunia saat ini. Presiden Xi Jinping yang berkuasa sejak 2013 terus melakukan tindakan terkait judi online tersebut..

Pada Agustus lalu, polisi mengatakan, mereka telah menangkap sekitar 15.000 orang untuk kejahatan yang "membahayakan keamanan internet". 

Sumber: AsiaOne