MenPAN-RB: Pegawai Macam-macam, Laporkan Secara Online ke Sini

Asman menginformasikan, saat ini pihaknya sudah buka aplikasi layanan 24 jam dengan nama Sentra Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

MenPAN-RB: Pegawai Macam-macam, Laporkan Secara Online ke Sini
ANTARA FOTO/Moch Asim
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur melakukan inspeksi di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (2/8). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur bertekad akan membuat perubahan dalam tatanan birokrasi dan pelayanan publik di pemerintahan.

Asman hadir di Tanjungbalai Karimun untuk memperingati HUT ke-17 Kabupaten Karimun, Rabu (12/10/2016).

"Saya backgroud pedagang. Awalnya banyak orang yang ragu, apakah saya bisa ngurus birokrasi. Insya Allah, saya akan buat sejarah di kementerian ini. Selama ini saya merasakan sendiri betapa sulitnya berurusan dengan birokrasi. Sulitnya kalau mau menghadap pejabat. Sulitnya kalau mau mengurus izin. Sulitnya kalau mau mengurus akta kelahiran," ujar Asman.

Asman menegaskan, ada dua hal yang perlu senantiasa diingat oleh PNS di masa depan.

Pertama, PNS harus memiliki hospitality atau sikap melayani, jangan lagi menjadi raja.

"Buang jauh-jauh cara tradisional itu, mentang-mentang sudah Kepala SKPD masyarakat mau jumpa, susah. Orang mau minta tandatangan, lari-lari, jangan lagi seperti itu," pesannya.

Asman menginformasikan, saat ini pihaknya sudah buka aplikasi layanan 24 jam dengan nama Sentra Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Bagi masyarakat yang ingin mengadukan buruknya pelayanan publik oleh ASN, bisa memasukkan laporannya ke http://lapor.go.id.

"Semua keluhan masukkan ke situ, pasti MenPAN tahu, dari pelosok Papua hingga Aceh. Kalau ada PNS yang macam-macam, silakan laporkan. Ke depan tidak boleh lagi PNS merasa sebagai penguasa," katanya.

Kedua, PNS harus punya rasa enterpreneurship. PNS tidak boleh kehilangan akal, sebaliknya harus kreatif, harus banyak ide.

SKPD jangan terus bergantung kepada kepala daerah.

Ia pun berpesan kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq untuk memutasi Kepala SKDP yang tidak kreatif dan inovatif.

"Saya pesan Pak Bupati, kalau Kepala SKPD tidak benar, ganti saja. PNS tidak boleh main-main lagi dengan perizinan," katanya.

Asman juga menyinggung operasi tangkap tangan (OTT)terkait pungutan liar di kementerian Perhubungan, Selasa (11/10/2016) lalu. Kasus-kasus seperti akan menjadi perhatian pemerintah ke depan.

Seperti diketahui, bersamaan dengan OTT di Kemenhub, Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas tentang reformasi hukum.

Lebih spesifik adalah operasi pemberantasan pungli dan penyelundupan.

Operasi itu nantinya akan dipimpin oleh Menko Polhukham Wiranto dengan leading sektornya adalah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Wiranto menyebut bahwa op[erasi itu bernama Operasi Saber Pungli atau sapu bersih pungli.

Asman mengatakan, OTT di Kemenhub adalah pelajaran yang harus diperbaiki dengan sungguh- sungguh.

"Semoga dua tahun ke depan, seluruh Indonesia sudah menjadi pelayan publik yang baik. Anggota dewan yang terhormat, juga jangan main-main anggaran lagi, anggaran itu hak rakyat," katanya disambut tepuk tangan meriah.

Tak lupa, Asman juga berpesan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melayani dan tidak mempersulit kebutuhan PNS. Seperti hak kenaikan pangkat, hak mendapatkan pendidikan atau pelatihan.

"PNS bawa map ke BKD minta kenaikkan pangkat, kadang-kadang dalam map diisi macam-macam. Tidak boleh lagi seperti itu. Kalau ada BKD macam-macam, tolong kasih tahu saya. Insya Allah, bulan depan Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah online dengan BKN Pusat. Jadi, kapan PNS itu pensiun, kapan naik pangkat, itu sudah jelas semua," katanya.

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved