Polda Geledah Disdukcapil Batam

Apa Ketiganya Sudah Tersangka? Ini Jawaban Kapolda Kepri

Kapolda Kepri mengatakan penangkapan tiga pegawai Disdukcapil Batam lantaran terindikasi pungli. Statusnya akan diputuskan dalam 2x24 jam ke depan

Apa Ketiganya Sudah Tersangka? Ini Jawaban Kapolda Kepri
TRIBUNBATAM/THOM LIMAHEKIN
Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun 

Laporan Wartawan Tribun Batam Abd Rahman Mawazi

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Kapolda Kepri Brigjen Sam Budigusdian mengatakan penangkapan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan tindak lanjut atas perintah dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan pungutan liar (pungli).

Menurutnya, ada tiga orang pegawai negeri sipil (PNS) yang diperiksa di Mapolda Kepri. Tiga orang yang dimaksud itu ialah berinisial JA dengan jabatan sebagai Kepala Bidang (Kabid), NA sebagai Kepala Seksi (Kasi) dan IR sebagai staf. Adapun pungli yang dilakukan oleh ketiganya itu bermacam-macam, yang terkait dengan pelayanan di Disdukcapil, antaranya yakni peralihan untuk warga negara, akta kematian, surat pindah dan akta kelahiran.

"OTT di kantor Disduk Capil, antara lain peralihan untuk warga negara, akta kematian, dan surat pindah akta kelahiran," katanya ketika ditemui usai menghadiri kegiatan sosialisasi oleh BP Batam di Batam Centre, Senin (17/10/2016).

Mengenai statusnya, hingga sore kemarin ketiga masih dalam pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri. Dan apabila sudah ada barang bukti, kepolisian memiliki waktu 24 jam untuk menetapkan sebagai tersangka. Kapolda juga menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait OTT pungli di Disdukcapil Batam itu.

"Modusnya, kalau orang ngurus harus pakai akselerasi dengan memberikan pelicin untuk mempercepat urusannya," katanya lagi.

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Kepri, AKBP S Erlangga, dari OTT tersebut, kepolisian mendapatkan barang bukti berupa uang dengan total Rp 5.284.000 dengan rincian masing-masing yakni senilai Rp 2.484.000 pada tersangka J, Rp 2.100.000 pada tersangka N, dan Rp 700.000 pada tersangka I.

Ketiganya diancam dengan pasal 368 KUHP dan pasal 95 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Adapun ancamannya ialah enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 75 juta. (*)

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved