Polda Geledah Disdukcapil Batam

Tiga Pelaku Dugaan Pungli Terancam Penjara 6 Tahun, Ini Barang Bukti dan Modusnya

Selain mengamankan tiga pegawai, penyidik Polda Kepri juga mengamankan sejumlah uang dan berkas kependudukan sebagai barang bukti. Ini detailnya

Tiga Pelaku Dugaan Pungli Terancam Penjara 6 Tahun, Ini Barang Bukti dan Modusnya
http://www.wayang.co.id
Harian Tribun Batam edisi hari ini, Selasa (18/10/2016). 

BATAM. TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Penyidik Polda Kepri membawa tiga pegawai Disdukcapil Batam usai penggeledahan di kantor Disdukcapil, Sekupang, Senin (17/10/2016) ke Mapolda Kepri menjalani pemeriksaan lanjutan.

Selain mengamankan ketiganya, penyidik Polda Kepri juga mengamankan sejumlah barang bukti terkait dugaan pungli pengurusan dokumen kependudukan di Disdukcapil Batam.

Dengan perincian, masih menurut penjelasan Polda Kepri, dari pegawai berinisial JA Kabid Catatan Sipil diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.484.000, 43 akta kelahiran dan 6 lembar surat kematian.

Kemudian dari pegawai berinisial IR, staf Bidang Catatan Sipil diamankan uang Rp 700 ribu, fotokopi dokumen persyaratan pengurusan akta kelahiran.

Dari pegawai berinisial NA, polisi mengamankan uang Rp 2.100.000, surat keterangan pindah WNI, e-KTP 14 lembar dan 3 lembar KTP SIAK.

Plt Kabid Humas Polda Kepri AKBP Airlangga dalam rilisnya tadi malam, menjelaskan, ketiganya ditangkap berdasarkan pengembangan hasil pemeriksaan pihak kepolisian.

Dalam pemeriksaan, menurut Airlangga, terungkap pengurusan penerbitan surat-surat kependudukan seperti akta lahir, akta nikah, surat pindah dan KTP tidak dilakukan secara prosedural.

Tapi, menurutnya, lewat titipan langsung dari warga atau pengurusan melalui calo.

Juga terungkap dalam pemeriksaan, calo menyelipkan uang ke dalam dokumen persyaratan pengurusan tadi dengan jumlah bervariasi mulai Rp 20 ribu hingga Rp 150 ribu per orang.

Atas perbuatan mereka, polisi menjerat mereka dengan pasal 368 KUHP dan Pasal 95 huruf B UU RI No 24 thn 2013 tentang Perubahan atas UU RI No 23 thn 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman hukuman penjara enam tahun penjara. (*)

Baca Berita Terkait di Harian Tribun Batam Edisi Selasa (18/10/2016)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved