Demo 4 November

Gelar Perkara Terbuka, Presiden Jokowi: Menghindari Syak Wasangka

Keterbukaan tersebut dilakukan dengan harapan agar publik dapat betul-betul melihat secara langsung proses penyelesaian kasus tersebut.

Gelar Perkara Terbuka, Presiden Jokowi: Menghindari Syak Wasangka
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Presiden Joko Widodo didampingi para pembantu presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) dini hari menyampaikan tanggapan terkait unjuk rasa 4 November 2016 

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo mengkonfirmasikan langsung arahannya terkait gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang akan dilakukan secara terbuka.

Keterbukaan tersebut dilakukan dengan harapan agar publik dapat betul-betul melihat secara langsung proses penyelesaian kasus tersebut. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tak menimbulkan kebimbangan dan kecurigaan di kalangan masyarakat.

"Saya minta kemarin untuk terbuka biar tidak ada syak wasangka," ujar Presiden, Senin (7/11/2016).

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian agar gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disiarkan melalui media.

Meski demikian, pemerintah sebelumnya akan melihat terlebih dahulu aturan hukum maupun Undang-Undang yang mengatur hal tersebut.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolri agar pemeriksaannya terbuka. Tetapi kita juga harus melihat apakah ada aturan hukum atau Undang-Undang yang memperbolehkan atau tidak," ujar Presiden.

Sebelumnya, Sabtu malam, 5 November 2016, usai menemui Presiden, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan gelar perkara secara cepat dan transparan di hadapan media massa.

Tito menyebut bahwa upaya transparansi yang coba dilakukan tersebut dilakukan atas perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan _live_ (terbuka). Ini perintah eksepsional dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi," kata Tito Karnavian.

Dalam gelar perkara tersebut, kepolisian juga akan mengundang berbagai pihak, termasuk pihak kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi III DPR RI, para pelapor, saksi-saksi ahli yang diajukan pelapor termasuk Majelis Ulama Indonesia.

Kemudian saksi-saksi ahli yang dihadirkan penyidik dari kalangan akademis dan lembaga bahasa yang dianggap kredibel dan netral saat gelar perkara dilakukan.

Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved