Siap-siap! Pemerintah Susun Aturan Pencabutan Izin HGU Lahan Tidur

Aturan pencabutan izin HGU milik perusahaan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan penting dilakukan untuk memperbaiki tata ruang agraria

Siap-siap! Pemerintah Susun Aturan Pencabutan Izin HGU Lahan Tidur
dok Tribunnews
Lahan tidur. Foto ilustrasi 

Penulis: Handoyo

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah semakin serius untuk mewujudkan program reforma agraria.

Buktinya, kini Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional tengah menyusun beleid berupa peraturan menteri yang mengatur tentang pencabutan izin hak guna usaha (HGU) milik perusahaan yang tanahnya tidak dimanfaatkan pasca izin diberikan.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Budi Situmorang mengatakan, peraturan menteri yang mengatur ketentuan pencabutan izin HGU yang tidak digunakan itu ditargetkan rampung pada tahun 2017.

"Saat ini, pemetaan lahan sedang dilakukan di kabupaten/kota," ujarnya, kemarin.

Menurutnya, aturan pencabutan izin HGU milik perusahaan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan penting dilakukan untuk memperbaiki tata ruang dalam reformasi agraria.

Penataan ini juga perlu dilakukan untuk menghindari spekulan yang bermain dan mengakibatkan harga tanah melambung.

Lahan infrastruktur

Selain memperbaiki tata ruang, pencabutan HGU milik perusahaan yang tak digunakan semestinya juga berguna untuk pengadaan tanah pemerintah (land banking), khususnya bagi proyek infrastruktur.

Maklum, selama ini, banyak proyek infrastruktur pemerintah yang tersendat realiasinya lantaran ketersediaan lahan yang minim.

Halaman
12
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved