Jasarmen Purba Setuju Izin Lahan Tidur di Cabut, tapi Jangan Tebang Pilih

Contohnya lahan tidur yang dicabut, teletak di wilayah mana dulu, jagan langsung pukul rata, karena setiap lokasi menghadapi masalah yang berbeda.

Jasarmen Purba Setuju Izin Lahan Tidur di Cabut, tapi Jangan Tebang Pilih
TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
Walikota Batam Rudi bersama anggota DPD RI dapil Kepri Jasarmen Purba (kanan), meninjau TPA Punggur, beberapa waktu lalu. 

BATAM TRIBUNNEWS.COM BATAM - Jasarmen Purba, anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) Kepri, sangat setuju dengan kebijakan yang diberlakukan oleh BP Batam, untuk mencabut izin alokasi lahan tidur di Batam.

"Mengenai kebijakanm BP Batam mencabut izin lahan tidur, saya setuju, setelah melalui beberapa pertimbangan dan melalui prosedur yang berlaku, seperti memberikan beberapa kali peringatan," kata Jasarmen kepada Tribun Batam, Minggu (27/11).

Menurut Jasarmen, BP Batam harus tegas dalam menyikapi keberadaan lahan yang ada di Kota Batam, yang tidak dikelola tersebut.

Namun Jasarmen mengingatkan agar dalam menjalankan aturan dan kebijakan, BP Batam tidak tebang pilih. "Apa yang menjadi kebijakan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan adil, jangan tebang pilih" tegasnya.

Selain itu, BB Batam juga harus membuat kriteria wilayah prioritas pencabutan Peruntukan Lokasi (PL) yang diberikan.

"Contohnya lahan tidur yang dicabut, teletak di wilayah mana dulu, jagan langsung pukul rata, karena setiap lokasi, pemilik PL menghadapi masalah berbeda," terangnya.

Hal lainnya yang harus menjadi perhatian adalah melihat peruntukan. Artinya, setiap PL harus ditinjau kembali sesuai dengan peruntukan lahan.

"Contoh, lahan yang belum dibangun apakah diperuntukkan untuk industri, tempat tinggal, sosial, rumah ibadah dan lain sebagainya," terang Jasarmen.

"Batam adalah kawasan industri. Masih banyak pengusaha yang membutuhka alokasi lahan untuk tempat usaha," kata Jasarmen.

Seperti diberitakan, BP Batam masih terus memanggil pemilik lahan tidur di Batam.

Dari ratusan penerima alokasi lahan yang sudah diproses, sebanyak 16 penetapan lahan dicabut BP Batam. Sedangkan 110 lainnya masih diberi waktu untuk menyelesaikan kasus lahan tersebut.

"Dari 220 penerima alokasi lahan, 16 PL sudah kami cabut. Kalau luas dan peruntukannya untuk apa saja, saya tidak ingat," kata Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, RC Eko Santoso Budianto, di Batam Center.

Penulis: Ian Pertanian
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved