Aksi Tolak UWTO di Batam

Gubernur Nurdin Bilang, Masalah Bisa Diselesaikan Jika Egosektoral Dihilangkan

"Dunia usaha perlu kepastian hukum. Hilangkan egosektoral kelembagaan untuk membuat Batam menjadi lebih baik," kata Gubernur Nurdin

Gubernur Nurdin Bilang, Masalah Bisa Diselesaikan Jika Egosektoral Dihilangkan
Humas Pemprov Kepri
Gubernur Nurdin Basirun saat membuka Rapim II Kadin Provinsi di Batam, Senin (29/11/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Gubernur Kepri Nurdin Basirun berharap permasalahan yang sedang terjadi di Batam dapat diselesaikan dengan baik dan bijak.

Karena, hal ini berkaitan langsung dengan keamananan, ketertiban dan kondusifitas Kota Batam sebagai destinasi investasi.

"Dunia usaha perlu kepastian hukum. Hilangkan egosektoral kelembagaan untuk membuat Batam menjadi lebih baik," kata Gubernur Nurdin saat membuka Rapat Pimpinan II Kadin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 di Hotel Sahid Batam Centre, Kota Batam, Selasa (29/11)

Dalam Rapimnas tersebut, Nurdin menyebutkan bahwa semua stokeholder harus bersama-sama mendorong investasi masuk ke Kepri.

Mengenai permasalahan terkait PMK 148/2016 dan Perka BP Batam Nomor 5/2016 tentang tarif UWTO sudah dibahas bersama menteri terkait dan Dewan Kawasan Nasional.

Hal ini, kata Nurdin, untuk memberi kepastian hukum dalam dunia usaha.

Nurdin menambahkan, saat ini pihaknya berusaha menciptakan birokrasi yang enterpreneur.

Hal ini untuk membantu peningkatan ekonomi, dunia usaha dan membuka lapangan kerja di berbagai bidang.

Apalagi pesan Presiden Jokowi, alur birokrasi yang berbelit harus segera dipangkas untuk peningkatan ekonomi nasional.

Presiden Jokowi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan Kepri harus mengambil peluang tersebut karena letaknya yang strategis di wilayah pelayaran terpadat.

Kata Nurdin, peluang usaha yang harus dilirik saat ini yaitu Sektor Pariwisata.

Untuk itu, perlu dikembangkan infrastruktur dan pendukung lainnya yang mendorong berkembangnya sektor tersebut.

Hadir dalam Rapimnas tersebut anggota DPRD Kepri Teddy Jun Askara, Ketua Kadin Indonesia Korwil Barat Teuku Zulham, Ketua Kadin Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, serta Ketua Kadin Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto.

Teuku Zulham, berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapimprov dapat meningkatkan iklim dunia usaha dan memberi kepastian hukum dalam menjalankan usaha.

Ketua Kadin Kepri Ahmad Maaruf Maulana pihaknya memohon restu kepada Kadin Indonesia untuk melakukam uji materi terhadap kebijakan tarif UWTO yang mengganggu dan merugikan para pelaku usaha.

Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved