Breaking News:

Aksi Tolak UWTO di Batam

Taba Iskandar Yakin Revisi Tarif UWTO yang Sudah Dibahas Berpihak ke Masyarakat. Ini Alasannya

Kami tidak bicara angka dulu. Angka dari kami itu sudah ada sebenarnya, tapi kami tidak berwenang mempublikasikannya. Kami hanya melakukan koreksi

Penulis: Dewi Haryati | Editor: Alfian Zainal
tribunnews batam/istimewa
Spanduk penolakan UWTO beberapa waktu lalu. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Tarif baru UWTO setelah pro dan kontra PMK 148/2016 serta aturan turunannya belum diputuskan.

Saat ini Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) masih merumuskan formulanya agar angka yang ditetapkan nanti tidak memberatkan masyarakat.

"Sekarang kami masih rapat. Tapi intinya, sesuai usulan Ketua DK kemarin, tarifnya nanti tidak boleh diatas 150 atau 200 persen," kata anggota Tim Teknis Dewan Kawasan, Taba Iskandar, via telpon, Selasa (29/11/2016)..

Sebenarnya sudah tercapai kesepakatan di antara semua anggota Tim Teknis DK.

Pihaknya pun sudah melakukan banyak koreksi terhadap angka-angka itu dan kemudian diusulkan ke DK.

"Kami tidak bicara angka dulu. Angka dari kami itu sudah ada sebenarnya, tapi kami tidak berwenang mempublikasikannya. Kami hanya melakukan koreksi terhadap tarif itu," ujarnya.

Dalam waktu dua hari ini, Taba memperkirakan formula angka dari Tim Teknis akan sampai kepada Ketua DK PBPB. Selanjutnya, akan dibahas lagi bersama seluruh anggota DK.

"Dewan Kawasan nanti yang berwenang mengumumkan angkanya. Kami perkirakan dalam waktu 7 sampai 10 hari ini, tarif barunya akan keluar," kata anggota DPRD Kepri ini.

Menyoal tarif UWTO baru, kata Taba, pihaknya mengusulkan single tarif.

Klasifikasi masih tetap ada. Seperti untuk pemukiman, rumah susun, komersial, industri, dan pariwisata.

Pariwisata ini pun dibagi lagi pariwisata rekreasi atau pariwisata olahraga.

"Untuk perpanjangan, kami usulkan tarif yang tidak memberatkan. Untuk pengajuan lahan baru, mengikut tarif kekinian," ujarnya.

Malah ada beberapa peruntukan yang masih menggunakan UWTO lama. Di tarif yang baru pihaknya juga mengusulkan adanya insentif, bagi pengembang yang membangun hunian vertikal.

"Untuk industri pun kami usulkan insentif biar murah," kata Taba.

Sementara untuk tarif baru pelabuhan, itu dikembalikan kepada BP Batam.

BP Batam diminta untuk melakukan musyawarah dengan stake holder yang berkaitan dengan jasa pelabuhan.

"Kami berharap tarif yang kami rumuskan ini tidak memberatkan masyarakat, dan diharapkan tidak ada demo-demo lagi," ujarnya.

Menurutnya, komunikasi yang baik itu sangat penting agar setiap kebijakan bisa diterima oleh semua pihak.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved