Aksi Tolak UWTO di Batam

Tarif UWTO Pemukiman Naik Nol Persen, Tapi Walikota Batam Maunya Ini

Wali Kota Batam, HM Rudi yang juga anggota DK mengatakan, pihaknya tetap akan memperjuangkan agar UWTO untuk perumahan di Batam tidak dipungut

Tarif UWTO Pemukiman Naik Nol Persen, Tapi Walikota Batam Maunya Ini
tribunnews batam/istimewa
Spanduk , beberapa waktu lalu. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Rekomendasi tarif UWTO dari tim teknis kini ada di tangan Ketua Dewan kawasan (DK) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB).

Rekomendasi itu kemudian dikembalikan kepada seluruh anggota DK untuk dimintai tanggapannya.

Wali Kota Batam, HM Rudi yang juga anggota DK mengatakan, pihaknya tetap akan memperjuangkan agar UWTO untuk perumahan di Batam tidak dipungut.

Atau jika pun tetap dipungut, tarifnya nol rupiah.

"Kami tetap akan memperjuangkan tarif untuk perumahan nol rupiah," kata Rudi, Rabu (7/12) di Batam Center.

Walikota Batam Rudi
Walikota Batam Rudi. TRIBUN/ZABUR A

Selain memperjuangkan tarif perumahan nol rupiah, pihaknya juga mengusulkan kepada DK untuk persoalan pencabutan izin lahan oleh BP Batam, perlu dipertimbangkan sejumlah hal.

"Sekarang lahan kan banyak yang dicabut. Harusnya dipertimbangkan dulu, dicabut karena apa? Kalau tidak bisa dibangun lahannya, karena apa? Kalau dari sisi administrasi sudah lengkap, tapi tidak juga dibangun, dilihat lagi jaminannya. Kemudian kasih waktu dulu untuk membangun. Kalau tidak dilakukan juga baru lahan itu dicabut," kata Rudi.

Setiap lahan tidur itu memiliki masalah yang berbeda-beda.

Ada yang tidak bisa dibangun karena terkait persoalan tidak adanya HPL atau melanggar tata ruang.

Ada juga masalahnya karena di atas lahan itu ada pemukiman.

Nah, hal itu, menurut Rudi, perlu didudukkan bersama, antara Pemko Batam, BP Batam dan pemilik lahan.

Beberapa waktu lalu, Rudi juga sempat melontarkan masalah terkiat pemukiman yang ada di atas lahan milik orang lain.

Menurut Rudi, penyelesaiannya harus manusiawi karena mereka juga penduduk Kota Batam.

Misalnya, jika masyarakat itu digusur, harus dicarikan jalan keluar, seperti pembangunan rumah susun untuk warga yang digusur.

"Kita sakit juga mengusur-gusur warga terus karena itu tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah sosial yang baru. Nah, akhirnya kan Pemko juga yang harus menyelesaikannya," kata Rudi.

Berita Lengkap: Baca Tribun Batam Edisi Kamis,

8 Desember 2016.

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved