Asumsi Pendapatan Anambas Terjun Bebas, Bupati Akui PAD Masih Jalan di Tempat

Asumsi pendapatan Anambas di APBD 2017 menurun. Bupati Haris mengakui Pemkab masih tergantung ke Pusat, PAD masih belum optimal. Ini penjelasannya

Asumsi Pendapatan Anambas Terjun Bebas, Bupati Akui PAD Masih Jalan di Tempat
Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman
Unsur pimpinan DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati Anambas saat rapat paripurna di ruang rapat DPRD ‎Selasa (13/12/2016). Asumsi pendapatan untuk tahun anggaran 2017 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-‎Asumsi pendapatan pada Rancangan APBD tahun anggaran 2017 mengalami penurunan.

Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2017 diketahui, sejumlah komponen pendapatan yang mengalami penurunan, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung mengalami penurunan hingga satu miliar Rupiah lebih, hingga beberapa komponen pendapatan lainnya.

"Asumsi pendapatan cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Adapun total pendapatan pada tahun 2017 mendatang mencapai Rp 825 miliar lebih atau turun sekitar 15,74 persen," ujar Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, Selasa (13/12/2016).

Tidak hanya Pendapatan Asli Daerah yang cenderung mengalami penurunan, secara umum retribusi daerah pun juga mengalami penurunan sekitar Rp 220 juta lebih atau 9,22 persen. Turunnya retribusi daerah ini dikarenakan penurunan retribusi pada pelayanan kesehatan termasuk pelimpahan kewenangan pada bidang kelautan yang ditarik ke Provinsi.

Sementara lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami penurunan Rp 3 miliar lebih, termasuk dengan dana perimbangan yang ditargetkan mencapai Rp 652 miliar lebih atau turun 19,75 persen.

‎Penurunan pada komponen pendapatan tidak sampai disitu. Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk tahun anggaran 2017 mengalami penurun signifikan dengan besaran mencapai Rp 56 miliar lebih atau 41,78 persen. Sementara asumsi besaran DAK non fisik mengalami kenaikan Rp 3 miliar lebih.

"‎Penurunan pendapatan disebakan tingkat penurunan pada dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah," ungkapnya. Meskipun asumsi pada komponen pendapatan cenderung mengalami penurunan, namun pihaknya mengklaim terdapat beberapa komponen pendapatan seperti pajak daerah yang mengalami kenaikan mencapai Rp 1 miliar lebih atau naik 15,25 persen. Termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun 2017 yang cenderung mengalami kenaikan dengan besaran mencapai Rp 38 miliar lebih.

‎Haris pun tidak mengelak, ketergantungan daerah akan dana transfer pusat masih sangat tinggi. Optimalisasi PAD yang diharapkan menjadi salahsatu solusi untuk memecah ketergantungan akan dana transfer pusat pun, diakuinya terkesan jalan di tempat. Namun demikian, pihaknya berupaya secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan tersebut. (*)

Baca Berita Terkait di Harian Tribun Batam Edisi Rabu (14/12/2016)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved