Terkait Gugatan Apindo, FSPMI Batam Lawan Putusan Hakim PTUN Tanjungpinang, Ini Alasannya!

FSPMI Batam banding dengan putusan PTUN Tanjungpinang, mereka juga melawan putusan ini dengan aksi terkait gugatan Apindo ke Gubernur Kepri soal upah

Terkait Gugatan Apindo, FSPMI Batam Lawan Putusan Hakim PTUN Tanjungpinang, Ini Alasannya!
tribunnews batam/dewi haryati
Ilustrasi. Para buruh FSPMI Batam yang berunjuk rasa di Gedung Pemko Batam, Kamis (29/9/2016) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM-Putusan majelis hakim PTUN Tanjungpinang terhadap gugatan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau terkait UMSK Batam, menimbulkan reaksi dari serikat pekerja.

Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Suprapto mengatakan, pihaknya akan melakukan perlawanan. Sebab baik-buruknya hasil putusan itu, menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini pekerja, dan keluarga pekerja di Batam.

"Kami menolak putusan itu. Indikasinya ada yang tidak beres. Kami akan melakukan aksi, kami juga akan melakukan banding ke tingkat yang lebih tinggi," kata Suprapto saat dikonfirmasi Tribun, Kamis (15/12/2016).

Ada banyak argumen yang membuat pihaknya dari serikat pekerja menolak putusan dengan nomor perkara 14/6/2016/PTUN TPI itu. Yang menempatkan DPK Apindo Kota Batam sebagai penggugat, melawan Gubernur Kepri sebagai tergugat, dan sejumlah asosiasi pekerja sebagai tergugat intervensi.

Pokok perkara dalam gugatan tersebut, yakni menyatakan tidak sah serta mencabut SK Gubernur Kepri Nomor 1832 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam tahun 2016.

"Putusan selanya dikeluarkan tanpa dihadiri tergugat. Hanya lewat hape," ujarnya mengurai argumen penolakan.

Dalam hal ini, Suprapto menilai hakim juga tidak konsisten. Sebab menyatakan, apa yang dilakukan gubernur dengan mengeluarkan SK Nomor 1832 tahun 2016 merupakan kesalahan.

Lantaran tidak ada asosiasi untuk bidang kerja tertentu. Di sisi lain, hakim mengimbau agar pengusaha membentuk asosiasi untuk bidang kerja yang belum ada asosiasinya tersebut.

"Berarti hakim kan sudah tahu sebelumnya, kalau asosiasi usaha itu tidak ada. Ini kan lucu," kata Suprapto. (*)

Baca Berita Terkait di Harian Tribun Batam Edisi Jumat (16/12/2016)

Penulis: Dewi Haryati
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved