Pembangunan Kantor Bupati, Pemkab Anambas Minta Pendampingan Kejaksaan. Ini Alasannya

Pembangunan kantor bupati, masjid agung dan sejumlah proyek strategis lainnya, Pemkab Bintan meminta pendampingan kejaksaan. Ini alasannya

tribunbatam/septyan mulia rohman
Bupati Anambas Abdul Haris 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Pembangunan sejumlah proyek di Anambas akan mendapat pengawasan dari kejaksaan. Tak ingin kesalahan lama kembali terulang, terlebih dengan masuknya sejumlah oknum pejabat Pemkab Anambas ke jeruji besi, pendampingan serta koordinasi dengan korps Adhyaksa diambil oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris.

Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten di Kejaksaan Tinggi Kepri pun, akan dilakukan Jumat (20/1/2017) untuk merealisasikan hal ini. "Kami berkomitmen agar pembangunan sejumlah proyek ini terarah, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Insya Allah bila tidak ada halangan, besok akan dilakukan MoU yang didampingi oleh kejaksaan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah di Kejaksaan Tinggi Kepri," ujarnya, Kamis (19/1/2017).

Haris menambahkan, sejumlah proyek yang dinilai strategis pada tahun 2017 seperti pembangunan kantor Bupati, Masjid Agung, hingga pengadaan alat kesehatan dan farmasi menjadi beberapa proyek yang menurutnya perlu pendampingan. Ia mengatakan, komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan pendampingan telah lama direncanakan. Namun, dikarenakan
sejumlah proyek strategis belum dilakukan pada tahun 2016, maka hal tersebut belum dilakukan.

"Kami ingin agar MoU segera dilakukan. Mengingat, sejumlah kegiatan akan berjalan pada tahun ini," ungkapnya. Haris berharap, pendampingan melalui TP4D kedepan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran, tidak hanya pengawalan dan pengamanan daerah, namun juga meliputi pendampingan dan pendapat hukum mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan bangunan.

"Sesuai dengan tupoksi TP4D, mereka juga melakukan monitoring dan evaluasi sebagai upaya pencegahan dari tindak pidana korupsi. Harapan kami seperti itu. Sehingga, sejumlah proyek strategis ini benar-benar terarah," ucapnya lagi.

Abdul Haris pun juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat dapat membantu dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Anambas. Hal ini menurutnya penting agar pembangunan di Anambas dapat berjalan dengan optimal.

"Termasuk juga media. Kami juga ingin media kalau bisa tidak hanya memantau, namun juga memotivasi unsur pimpinan seperti kepala SKPD agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal serta terarah," ungkapnya. (*) 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved