Breaking News:

KPK Tangkap Hakim MK

Patrialis Akbar Tertangkap OTT, Daftar Menteri SBY yang Tersandung Korupsi Jadi 6 Orang

Tertangkapnya Patrialis Akbar menambah daftar panjang menteri di era pemerintahan presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terjerat korupsi.

Editor: Alfian Zainal
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Hakim Konstitusi Patrialis Akbar 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Patrialis Akbar, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Hal ini ditegaskan Ketua KPK Agus Raharjo.

Patrialis Akbar kena OTT di sebuah hotel di Tamansari, Jakarta Barat. Patrialis bahkan kabarnya ditangkap saat bersama seorang wanita.

"Benar, soal informasi OTT yang dilakukan KPK di Jakarta. Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan," ucap Agus seperti dilaporkan Theresia Felisiani, Reporter Tribunnews.com.

Tertangkapnya Patrialis Akbar menambah daftar panjang menteri di era pemerintahan presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terjerat korupsi.

Total ada enam menteri, tiga di antaranya telah divonis bersalah oleh hakim, yakni Andi Mallarangeng, Suryadharma Ali, dan Jero Wacik.

1. Andi Mallarangeng (Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga)

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Hakim menyatakan, Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2 miliar dan 550.000 dollar AS dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

2. Jero Wacik (Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)

Jero Wacik didakwa menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM.

Selama menjadi Menbudpar, sejumlah mantan anak buah Jero mengaku mantan bosnya kerap menggunakan DOM untuk kepentingan pribadi, seperti jalan-jalan dengan keluarga, pijat refleksi, dan membeli bunga.

Demi menutup penggunaan DOM yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, anak buahnya harus menggelembungkan harga dan membuat laporan perjalanan dinas fiktif.

Begitu digeser ke Kementerian ESDM, Jero merasa DOM-nya terlalu kecil dibandingkan dengan kementerian yang lama. Oleh karena itu, Jero disebut memeras bawahannya agar mendapatkan uang tambahan demi menutupi kekurangan DOM.

Akhirnya uang dikumpulkan dari anggaran operasional dan kick back (imbalan) dari kegiatan sejumlah rekanan kementerian.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved