Breaking News:

Kejati Kepri Belum Berhenti Pelajari Kasus DBH Non-Migas Senilai Rp 785 Miliar. Ini Penjelasannya

"Belum dihentikan. Belum ada juga dasar hukum untuk melakukan pemberhentian," kata Fery Tas

TRIBUNBATAM/WAHIB WAFA
Asisten Pidana khusus Kejati Kepri, Fery Tas 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Kejati Kepri menyatakan masih mempelajari kasus dugaan korupsi terkait dana bagi hasil (DBH) non-migas yang nilainya mencapai Rp785 miliar.

Asisten Pidana Khusus Kejati Kepri, Fery Tas, mengatakan, kasus ini akan ditangani Bidang Pidana Khusus, sete;lah selama ini kasus tersebut ditangani intel Kejati Kepri.

"Belum dihentikan. Belum ada juga dasar hukum untuk melakukan pemberhentian," kata Fery Tas.

Menurut Dia, besar dana itu sangat fantastis, namun belum jelas ke mana saja dana itu digunakan.

Atas dasar itu, pihaknya akan mencoba mempelajari kasus ini.

Fery Tas akan melakukan pengumpulaan data dan bukti (Pulbaket) bila ada dugaan dana itu dialihfungsikan untuk kegiatan lain.

"Kalau digunakan untuk (Proyek) itu apakah ada dasar hukumnya. Kita akan lakukan Pulbaket dengan memanggil sejumlah pejabat yang terkait, seperti Bappeda dan Dispenda," katanya.

Baca: Ditanya Kelanjutan Kasus DBH Kepri, Kejati Bilang Pelan-pelan Sajalah

Kasus ini mencuat setelah tidak dibayarkanya Dana Bagai Hasil Pajak non migas ke pada tujuh Kabupaten/kota Oleh Provinsi Kepri, sejak 2014 sampai 2015 membuat total tunggakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepri, atas Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) hingga 2016 mencapai Rp 785 Milliar.

Baca: DBH Pajak tak Jua Dibagikan Pemprov Kepri ke Pemko, Gaji Pegawai Honorer DPRD Batam pun Tersendat

Total dana tersebut merupakan utang Kewajiban Provinsi Kepri atas Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P) dan Pajak Rokok (P-Rokok), yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi Kepri, ke 7 Kabupaten/kota di Kepri dari tahun 2014,2015.

Baca: BPK Tegaskan Pemprov Kepri Harus Salurkan DBH, Pajak Rokok dan Kendaraan ke Kota-Kabupaten

Dari total Rp.785 Utang Kewajiban Provinsi Kepri atas DBH Pajak Nonmigas di Luar DBH Migas Pusat, ke tujuh Kabupaten Kota di Kepri itu, Rp.333,4 Miliar merupakan tunggakan tahun 2014-2015, sedangkan sisanya Rp.447 Miliar merupakan utang,Kewajiban ‎DBH Pajak Non Migas yang harus dibayarkan Propinsi Kepri ke 7 Kabupaten/kota di Kepri. (*)

Penulis:
Editor: Mairi Nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved