Soal BUMDes Kabupaten Bintan, Kejari Tanjungpinang Akui 5 Saksi Diperiksa

Kejari Tanjungpinang membenarkan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus BUMDes di Kabupaten Bintan. Ini penjelasanya

Soal BUMDes Kabupaten Bintan, Kejari Tanjungpinang Akui 5 Saksi Diperiksa
tribunbatam/aminnudin
Suasana kantor Kejasaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Selasa (31/1/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang Beny Siswanto membenarkan ada beberapa pemeriksaan terkait dugaan penyalah gunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Kita masih penyelidikan jadi belum bisa kita beberkan banyak. Apalagi materi penyelidikan kita. Aturan baru seperti itu nanti kita kena tegur kalau ngomong di tingkat Penyelidikan. Hanya saja memang saya benarkan adanya pemeriksaan terkait BUMDes dan ADD desa itu," kata Beny dikonfirmasi, Rabu (1/2/2017).

Disinggung apakah terkait Penyalah gunaan dana Proyek yang digelontorkan APBN ‎yang biasa di sebut 'Dana Desa 1 Miliar' itu, pria asal Jambi menjawab dengan senyuman dan berkata, "Itu nanti ke Materi Penyelidikan kita namanya. Dua hari kita periksa. Hari ini 5 saksi kita periksa," ujarnya.

Menurutnya ia mengaku keteteran dengan personel pemeriksa yang terbatas. Beny menugaskan tiga petugas jaksa untuk memeriksa 5 orang saksi secara bergantian. ‎"Kasus ini masih jauh lah. Baru awal penyelidikan. Sekarang masih kita periksa juga," ungkapnya.

Lima orang saksi yang diperiksa hari ini masih seputar petugas perangkat Desa Malang Rapat. ‎Kepala Desa Malang Rapat Yusran Munir yang paling bertanggung jawab atas penggunaan anggaran proyek dana Desa ini juga telah diperiksa.

"Saya belum tahu kapan naik kecpenyidikan. Masih awal ini masih jauh lah. Tapi memang saya belum bisa sampaikan ini penggunaan anggaran untuk apa pada kasus ini," ungkapnya.

Ia beralasan bahwa aturan pemerintah baru dilarang memberikan keterangan pers pada dugaan kasus korupsi yang masih tahap penyelidikan. "Tapi nanti wawancara sama yang kita periksa aja tak apa," ‎tambahnya.

Sebelumnya pada (31/1) sejumlah perangkat desa di desa Malang Rapat dilakukan pemeriksaan di Kejari Tanjungpinang. Pemeriksaan itu terkait dengan penggunaan dana desa pada BUMdes. (*) ‎‎

Penulis: Aminudin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved