Breaking News:

Ketua KPPAD Kepri Jadi Saksi Penelantaran Anak: Sempat Dimediasi Tapi Ini yang Terjadi

Muhammad Faisal mengungkapkan bahwa KPPAD awalnya mendapatkan pengaduan dari terdakwa kalau yang bersangkutan tidak diberi akses untuk menemui anaknya

Penulis: Zabur Anjasfianto | Editor: Alfian Zainal
Tribun Batam/Zabur Anjasfianto
Ketua KPPAD Kepri Muhammad Fasial memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara penelantaran anak dengan terdakwa Billy Lauren Lioe. 

Laporan Tribun Batam, Zabur Anjasfianto

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Muhammad Faisal, Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah ( KPPAD) Kepri dihadirkan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara penenalataran anak dengan terdakwa Billy Lauren Lioe.

Dalam persidangan, Muhammad Faisal mengungkapkan bahwa KPPAD awalnya mendapatkan pengaduan dari terdakwa kalau yang bersangkutan tidak diberi akses untuk menemui anaknya oleh saksi El yang merupakan istrinya.

Namun setelah menemui penyidik kepolisian dan Kasat Reskrim Polresta Barelang, baru diketahui, terdakwa mempermasalahkan asal-usul anak sejak saksi hamil.

"Kita sampaikan kepada teman di kepolisian, kalau ragu dengan status anak, ya, seharusnya lakukan tes DNA. Ini malah membuat pengaduan ke KPPAD bahwa tidak diberi akses menemui anak," katanya di persidangan PN Batam, Selasa (7/2/2017.

Menurutnya, saat menerima laporan dari terdakwa karena tidak diberi akses menemui anak, KPPAD langsung menindaklanjuti.

"Kita langsung tindaklanjuti dan berupaya melakukan mediasi kedua belah pihak. Namun, mediasi itu tidak berjalan," katanya.

Dia mengatakan, terdakwa mengadu ke KPPAD Kepri setelah saksi membuat laporan ke Polresta Barelang.

"Kita upayakan untuk bertemu dengan anaknya dan kita dampingi terdakwa. Kita juga sudah memberikan pemahaman kedua belah pihak," ujarnya.

KPPAD berupaya melakukan mediasi, namun kedua belah pihak belum menyampaikan kesepakatan.

Sebelumnya, saksi El memberikan kronologis kasus yang dialami bersama anaknya yang ditelantarkan terdakwa.

Kronologis itu dikirim melalui email oleh saksi setelah KPPAD meminta.

"Dalam email yang dikirimkan saksi dan kronologis yang diceritakan, bahwa Sejak Oktober 2015, terdakwa tidak lagi memberikan nafkah atau biaya hidup saksi dan anaknya," katanya.

Menurutnya, dalam draf mediasi yang dibuat salah satu poin tertulis untuk melakukan tes DNA sesuai dengan permohonan terdakwa.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved