Benarkah Pajak Barang Mewah Bakal Diganti Carbon Tax dan Cukai Otomotif? Ini Jawabannya

Pajak ini nantinya diposisikan menggantikan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku sekarang

Benarkah Pajak Barang Mewah Bakal Diganti Carbon Tax dan Cukai Otomotif? Ini Jawabannya
ANTARANEWS.COM
ilustrasi.

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai satu langkah menuju kebijakan low carbon emission program (LCEP), Kementerian Perindustrian adakan Focus Group Discussion terkait perumusan peta jalan industri kendaraan, dikaitkan dengan Kebijakan Energi Nasional dan target penurunan gas rumah kaca (CO2).

Selain dari sisi teknis dan teknologi, pembahasan juga menyerempet pada urusan fiskal, di mana rencana ke depan akan diberlakukan pajak berdasarkan emisi (carbon tax).

Pajak ini nantinya diposisikan menggantikan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku sekarang.

Bahkan, selain itu, pihak Badan Kebijakan Fiskal juga mewacanakan pemindahan status PPnBM menjadi cukai otomotif.

“Kami sedang mengkaji, di mana dari sisi legal ada dasarnya (terkait perubahan pajak), dan memungkinkan mengubah dari PPnBM ke arah cukai, atau Pajak Lingkungan, dan seterusnya. Kami kaji dulu ke arah sana, baru kemudian setelah legal basis-nya ketemu, baru bisa kami pikirkan simulasinya dan implementasinya,” ujar Sarno, Kepala Subbidang Cukai Badan Kebijakan Fiskal.

Sarno melanjutkan, kalau di negara-negara ASEAN sendiri, produk otomotif sudah dikenakan cukai. Sementara di Indonesia, cukai menempel pada poduk rokok (tembakau) dan alkohol saja.

“Ini masih sebatas survei,” ucap Sarno. Pada tahap awal ini, lanjut Sarno, pihak BKF masih mengkaji perubahan pajak ke cukai, apakah keduanya memiliki irisan, atau karakteristik yang sama secara hukum, sebelum nantinya menjadi ketentuan yang baku.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan empat sifat dan karakteristik barang kena cukai.

a. Konsumsinya perlu dikendalikan.

b. Peredarannya perlu diawasi.

Halaman
12
Tags
pajak
mobil
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved