Kejati Kepri Temukan Unsur Melawan Hukum dalam Kegiatan Reklamasi Paska-Tambang

Setelah melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat dinas di tingkat kabupaten dan provinsi, penyidik menemukan unsur melawan hukum

Kejati Kepri Temukan Unsur Melawan Hukum dalam Kegiatan Reklamasi Paska-Tambang
websitekejaksaantinggi kepri
Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Kejati Kepri terus melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan (Pulbaket).

Setelah melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat dinas di tingkat kabupaten dan provinsi, penyidik menemukan unsur melawan hukum.

"Ada perusahaan yang tidak menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, meski telah menyimpan dana tersebut di rekening.

Telah lama juga perusahaan ini beroperasi. Selain itu, juga bertentangan dengan UU PP serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara," kata Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) I Intelegen Kejati Kepri Ahsan Tamrin, Minggu (19/2/2017).

Perbuatan melawan hukum yakni jelas perusahaan tidak melakukan kegiatan reklamasi Pasca tambang.

Baik perusahaan tambang Timah, Bauksit dan pasir.
Pelanggaran lain dari sisi kepemerintahan, meski perusahaan tidak menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, namun pemerintah tetap mengeluarkan hingga memperpanjang izin.

Menurut Ahsan dari sejumlah perusahaan Tambang di Lingga tidak ada yang melaksanakan Reklamasi atas Eksplorasi dan produksi bahan tambang yang dilakukan.(*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Senin, 20 Februari 2017

Penulis:
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved