Ini Ancaman Keras Pemerintah Bagi Penambang Nunggak Pajak

Hingga Februari 2017, total tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor pertambangan mineral dan batubara masih tersisa Rp 5,07 triliun.

Ini Ancaman Keras Pemerintah Bagi Penambang Nunggak Pajak
KOMPAS.COM
Ilustrasi areal tambang batu bara 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga Februari 2017, total tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor pertambangan mineral dan batubara masih tersisa Rp 5,07 triliun.

Sementara per 31 Desember 2016, tunggakan tersebut mencapai Rp 6,65 triliun. Mayoritas piutang tersebut berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jonson Pakpahan menjelaskan, piutang negara dari pemegang IUP menyusut tipis menjadi Rp 3,95 triliun.

Penurunan juga terjadi di kelompok pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK). Sebanyak Rp 1,1 triliun untuk PKP2B, Rp 20,64 miliar untuk KK dan Rp 3,95 triliun untuk IUP. "Itu saldo piutang sampai Februari 2017," katanya kelada KONTAN, Selasa (7/3/2017).

Tagihan tersebut merupakan gabungan tunggakan-tunggakan lama dan baru. Untuk tunggakan lama, yang terhitung hingga 31 Desember 2015, pemerintah menargetkan penyelesaian pada bulan Maret ini.

Kementerian ESDM juga siap menyerahkan perusahaan yang masih membandel kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama ini kerjasama dengan KPK memang telah berjalan, khususnya terkait penataan IUP bermasalah dalam kegiatan koordinasi dan supervisi, termasuk soal piutang negara. Selain berurusan dengan KPK, perusahaan yang bermasalah tersebut terancam status default, yang bisa berujung pada pencabutan izin.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, masalah keuangan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penataan perizinan pertambangan. Dia mengungkapkan, setiap tahun banyak perusahaan menunggak PNBP. (*)

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved