Ojek Online Bikin Menteri Perhubungan Galau. Ternyata Karena Hal Ini

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku bingung membuat regulasi terkait ojek berbasis online.

Ojek Online Bikin Menteri Perhubungan Galau. Ternyata Karena Hal Ini
WARTAKOTA
Ribuan pengemudi ojek online dan pengemudi angkot di Kota Tangerang, melakukan aksi damai dengan berkeliling kota menyerukan perdamaian, setelah sebelumnya terjadi pertikaian dengan pengemudi angkot, Sabtu (11/3/2017). Mereka sepakat mengakhiri pertikaian yang terjadi sebelumnya, dan bisa mencari rezeki bersama di Kota Tangerang. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku bingung membuat regulasi terkait ojek berbasis online.

Sebab, kendaraan roda dua tidak dikategorikan sebagai angkutan umum, tetapi masyarakat banyak membutuhkan.

"Satu sisi kita tidak suka dengan caranya, tapi sisi lain kita membutuhkan," ujar Budi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Kementerian Perhubungan masih menggodok kajian tentang angkutan umum beroda dua, karena masyarakat di kota besar sudah sangat banyak yang menggunakan jasa ojek online.

"Bagaimana suka dan membutuhkan itu menjadi satu perpaduan, sehingga payung hukum atau payung aturan itu bisa mewadahi saudara- saudara kita yang mengendarai ojek dan sebagainya," kata Budi.

Budi menjelaskan, peraturan menteri tidak bisa mewadahi para pengemudi ojek online, karena tidak ada undang-undang yang menjadi acuan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum.

"Permenhub bisa ada kalau sudah ada UU-nya. Jadi kita akan cari suatu pola tertentu agar ada suatu cara yang memberikan suatu legitimasi bagi mereka," papar Budi.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II ini menambahkan, pemerintah dan DPR masih mencari formula untuk aturan ojek online ke depannya.

"Makanya akan kita cari bentuknya," imbuh Budi. (*)

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved