Wabup Bintan Berharap Pemerintah Pusat Revisi Dua UU Ini

Wabup Bintan ini berharap pemerintah provinsi menyampaikan usulannya ini kepada pemerintah pusat.

Wabup Bintan Berharap Pemerintah Pusat Revisi Dua UU Ini
TRIBUN BATAM/AMINNUDIN
Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam rapat Evaluasi Penapatan Daerah di kantor bupati Kamis (23/2/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN - Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam berharap pemerintah pusat merevisi UU No 26 tentang Penataan Ruang dan UU No 27 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dalmasri Syam menilai di Bintan kedua UU itu sudah tidak berkontribusi positif bagi pertumbuhan investasi di sektor pariwisata berbasios resort pantai.

"Justru terkesan menghambat investasi," katanya.

Wabup Bintan ini berharap pemerintah provinsi menyampaikan usulannya ini kepada pemerintah pusat.

Ia mengatakan, dalam UU No 26/2007 dan UU No 27/2007 termaktub aturan pengelolaan sempadan pantai atau daratan sepanjang tepian pantai.

Lebarnya harus proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dan milimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Penerapan aturan demikian cukup berpengaruh dalam pembangunan resort resort.

Menurut Dalmasri, dengan aturan itu, investor jadi malas menanam modal di Bintan.

Pasalnya, resort menjadi tidak bisa dibangun dekat pantai.

Harus ada jarak beberapa meter kalau mau membangun. Sementara tren wisata yang ada, turis ingin menikmati lebih dekat dengan view laut.

Dalmasri mengatakan, usulan itu sudah disampaikan ke Gubernur Kepri saat rapat bersama Selasa (4/4) di gedung daerah.

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Kamis, 6 April 2017

Penulis: Aminnudin
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved