Gubernur Nurdin Basirun: Kepri Harus Zero Pungli

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menegaskan bahwa pelayanan negatif kepada masyarakat sangat menghambat proses pembangunan.

Pelayanan negatif berupa pungutan liar (Pungli) harus dibasmi dari bumi Kepri.

"Provinsi Kepri harus zero pungli," kata Nurdin saat menghadiri Sosialisasi dan Rapat Kerja Unit Saber Pungli se-Provinsi Kepulauan Riau, di Aula Kantor Gubernur, Dompak, Jumat (7/4).

Sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat, Nurdin menanamkan niat di dalam hati untuk tidak melakukan Pungli.

Sifat-sifat yang menghambat kegiatan ekonomi, misalnya Pungli dibuang sejak dalam pikiran dan niat.

"Mari buat masyarakat merasakan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan," kata Nurdin.

Gubernur Kepri berharap sosialisasi ini membawa manfaat yang besar bagi masyarakat.

Apalagi Unit Saber Pungli seluruh Kepri langsung mendapat arahan dari Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, yang juga menjabat Ketua Pelaksanan Satgas Saber Pungli Pusat.

Sebelum memulai pengarahan, Dwi Priyatno, mengatakan dalam perjalanan menuju tempat acara, dirinya bertanya kepada Nurdin dan Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budi Gusdian mnegenai situasi di Kepri saat ini.

"Mereka mengatakan kalau situasi di Kepri aman dan kondusif. Ini berarti Kepri sudah dipastikan dalam pembangunannya bisa berjalan dengan baik," kata Dwi.

Jenderal bintang tiga itu hadir pada Sosialisasi dan Rapat Kerja Unit Saber Pungli Se-Provinsi Kepulauan Riau untuk melihat sejauh mana Tim Satgas Saber Pungli Kepri termasuk dalam melaksanakan tugasnya pada UPP (Unit Penindakan Pungli) Kabupaten/Kota.

Dwi menegaskan jangan ada lagi pungli di daerah Kepri ini.

Jika masih ada pemungutan liar maka ini akan berdampak kepada tidak percayanya masyarakat kepada pelayanan pemerintahan.

"Pungli harus dihentikan demi Indonesia yang bermartabat. Stop Pungli Kepada Masyarakat," tegas Dwi.(*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Sabtu, 8 April 2017