Komisi III DPRD Bintan Gelembungkan Tarif Kamar Hotel? Ini Penjelasan Kejari Tanjungpinang

Komisi III DPRD Bintan gelembungkan tarif kamar hotel saat kunker ke Jakarta? Ini penegasan Kejari Tanjungpinang

Komisi III DPRD Bintan Gelembungkan Tarif Kamar Hotel? Ini Penjelasan Kejari Tanjungpinang
tribunbatam/aminnudin
Kantor Kejari Tanjungpinang 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-Isu tak sedap menerpa anggota DPRD Bintan di Komisi III. Komisi yang membidangi pendidikan dan ekonomi itu diisukan kasus dugaan penggelembungan dan dugaan dana fiktif sewa kamar hotel pada kunjungan kerja (kunker) yang berlangsung pada 2016 di Jakarta.

Baca: Tarif Sudah Naik, Listrik Masih Padam. Ada Kompensasi ke Pelanggan? Ini Jawaban PLN Batam

Baca: Banjir Hajar Batam, Genangan Air di SP Plaza Batuaji Sempat Setinggi Lebih Setengah Meter

Baca: Bandit Spesialis Bobol ATM di Batam-Bintan Tertangkap, Ini Modus Pelaku!

Kabarnya, laporan atas kasus dugaan penggelembungan itu telah sampai di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang. Benarkah demikian?

Kepala Seksi Bidang Inteligen (Kasiintel) Kejari Tanjungpinang Andi Arief dikonfirmasi media pada Minggu (9/4) membenarkah kalau pihaknya sudah menerima laporan dimaksud. Laporan itu datang dari salah satu elemen masyarakat.

"Dilaporkan ke kami (Kejari). Namun perlu kami sampaikan di sini, penanganannya sudah diambil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri,"ujar Andi Arief.

Ketua Komisi III DPRD Bintan Fiven Sumanti dihubungi media berkali kali tak terhubung. Hingga pukul 17.00, media berkali kali mencoba menghubunginya, namun lagi gagal. Tak hanya Fiven, media juga mencoba menghubungi anggota dewan di komisi III yang namanya disebut sebut dalam kasus itu. Namun lagi lagi gagal.

Dugaan kasus penggelembungan dan dugaan dana fiktif sewa penginapan anggota Komisi III DPRD Bintan dilaporkan salah satu elemen masyarakat.

Djumadin, tokoh masyarakat tersebut, menjelaskan, pihaknya terpaksa melaporkan dugaan penyelewengan dana rakyat tersebut demi menumbuhkan sifat terbuka anggota dewan kepada masyarakat. Selama ini, masyarakat merasa percaya saja bahwa prinsip akuntablitas dewan rakyat di daerah telah dilaksanakan dengan baik. Padahal, jauh dibalik itu, ada pengeroposan demokrasi dari dalam.

"Buktinya saja ada kasus ini. Pertanyaannya, dimana prinsip akuntabilitas yang berlandaskan pada kejujuran dan keterbukaan tersebut, ini dana masyarakat,"kata dia. (*)

Berita Terkait Baca Harian Tribun Batam Edisi Senin (10/4/2017)

Penulis: Aminnudin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved